BANDUNG-MADIUN (Realita) - Pelaksanaan Pemilu 2024 rawan diwarnai penyebaran hoaks alias berita bohong. Imbasnya, konflik hingga perpecahan bukan tidak mungkin terjadi. Bahkan, kondusivitas Pemilu pun menjadi taruhannya.
Tak ingin potensi itu terjadi, Pemkot Madiun punya langkah antisipasi. Yakni dengan menggelar Media Gathering 2023 bertema ‘’Peran Media dalam Menjaga Kondusivitas Isu Menjelang Pemilu 2024’’ di Ballroom Ibis Hotels Trans Studio Bandung, Senin (20/11/2023).
Baca juga: Pemeriksaan Faizal Rahman, KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Pemkot Madiun
‘’Pers merupakan garda terdepan dalam menjaga kondusivitas Pemilu. Saya berharap peran pers dapat menyejukkan Pemilu,’’ pinta Wali Kota Madiun, Maidi.
Menurut orang nomer satu di Kota Pendekar ini, media harus berperan dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan jelas bagi masyarakat. Menurut dia, strategi pencegahan berdasarkan perspektif media sangat penting dalam pemilu. Hasil jurnalisme media, akan mampu memberitakan dan mempengaruhi perspektif apapun kepada khalayak.
"Sampaikan apa adanya. Jangan mengada-ada yang tidak ada," ucapnya.
Di samping itu, media dapat menjadi ujung tombak untuk menangkal berita bohong. Pun selalu berupaya menjadi yang terdepan dalam menyampaikan sebuah informasi yang benar bagi masyarakat.
Baca juga: Kasus OTT Madiun Berlanjut, Mantan Kadis PUPR hingga Pihak Swasta Dipanggil KPK
‘’Tetap jaga situasi dan jangan membawa situasi justru tidak kondusif. Kalau bukan pers siapa lagi,’’ ujarnya.
Jika media mampu menyebarkan informasi positif dalam pelaksanaan Pemilu, lanjut Maidi, bakal memperbesar partisipasi masyarakat dan mensukseskan Pemilu. Jika sebaliknya, masyarakat bakal apatis terhadap pelaksanaan Pemilu.
‘’Tetap junjung etika dalam upaya menyejukkan Pemilu. Bagaimana? Yakni, menerapkan butir-butir Pancasila,’’ tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Maidi juga mewanti-wanti aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Madiun untuk tetap menjaga netralitas. Pun menjalankan peran sebagai abdi negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Jika tidak, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar netralitas.
‘’Semua ada aturannya. Jangan sampai aturan dilanggar,’’ pungkasnya.adv/adi
Editor : Redaksi