Gelar FGD dengan Media, Bapelitbangda Kota Madiun Sampaikan Data Riil Capaian Pembangunan

realita.co
Bapelitbangda Kota Madiun menggelar focus group discussion (FGD) bersama media pers, Kamis (4/4/2024).

MADIUN (Realita) – Capaian kinerja hingga rancangan pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 Kota Madiun mulai dibahas. Itu seiring focus group discussion (FGD) yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Madiun dengan tema Peran Media dalam Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun, Kamis (4/4/2024). Program perbaikan serta peningkatan kinerja dikupas dalam pembahasan tersebut.

‘’Tidak hanya capaian bagus yang kami paparkan, capaian yang kurang maksimal juga diungkap untuk dibahas bersama. Karena kami yakin media mampu memberikan masukan kritis dan solutif,’’ kata Kepala Bapelitbangda Kota Madiun, Suwarno.

Baca juga: MAKI: Integritas Anti Korupsi Maidi Tidak Perlu Diragukan Lagi

Menurut Suwarno, sejumlah capaian indikator utama Kota Madiun menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya, tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus naik. Bersamaan itu, tingkat pengangguran dan kemiskinan perlahan tereduksi.

‘’Sebenarnya keberhasilan daerah dapat diukur pada IPM-nya. Ketika IPM daerah naik, otomatis kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Sebab, IPM sudah mencakup beberapa variabel penting,’’ ungkapnya.

Suwarno menjelaskan, ada tiga variabel yang masuk dalam IPM. Yakni, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Jika dikupas lebih dalam, ketiga variabel tersebut di antaranya meliputi pengeluaran per kapita, angka kemiskinan, harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), hingga angka harapan hidup (AHH). Sehingga, bisa dikatakan bahwa IPM dapat mewakili tolok ukur capaian kinerja daerah.

‘’IPM di angka 82,71 per 2023 lalu. Capaian ini sudah baik. Target 2025 kisaran 83,90,’’ sebut mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun itu.

Di samping itu, Suwarno tak menampik ada beberapa indikator skala makro yang belum maksimal. Indeks Gini, misalnya. Angka kesenjangan pendapatan yang seharusnya turun justru mengalami kenaikan. Meski begitu, kenaikan indeks Gini bukan tanpa sebab. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta heterogenitas masyarakat menjadi faktor penyebabnya.

Suwarno menilai, wilayah perkotaan memiliki masyarakat dengan keberagaman profesi dan pendapatan. Pun gap atau jarak si miskin dengan si kaya pun bisa terpaut jauh.

Baca juga: Ratusan Ojol Gruduk Rumah Bacawali Madiun Maidi, Ada Apa?

‘’Kesenjangan ini tidak bisa dihindari di wilayah perkotaan yang heterogenitas. Tapi, kami terus berupaya memangkas jarak dengan program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial. Baik bagi kemiskinan kultural mapun absolut,’’ jlentrehnya.

Capaian kinerja maupun indikator tersebut menjadi bahan dan tertuang dalam perumusan rancangan pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 Kota Madiun. Meliputi lima visi sasaran RPJPD, 17 arah pembangunan, delapan misi RPJPD, 45 indikator dan 77 sub-indikator.

‘’Program pembangunan tidak jauh dari kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Baca juga: Cawali Madiun Maidi Komitmen Majukan UMKM

Program Fisik Berorientasi Azas Manfaat

SUWARNO menambahkan, sederet program kesejahteraan masyarakat sejatinya telah direalisasikan pemkot beberapa tahun terakhir. Baik program fisik maupun nonfisik. Dia ambil contoh program fisik. Di antaranya, Pahlawan Street Center (PSC), Pahlawan Business Center (PBC), Pondok Lansia, serta Sumber Wangi. Program fisik itu merupakan infrastruktur publik yang tolok ukurnya azas manfaat, bukan berorientasi laba (profit oriented).

‘’Infrastruktur publik itu tolok ukurnya bukan kapan balik modal, tapi azas manfaat. Saat ini manfaat sudah dinikmati masyarakat. Nah, multiplier efect secara makro pada pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan itu jangka panjang. Pondok lansia itu juga social oriented, bukan profit orriented,’’ terangnya.

‘’Jadi, kalau bicara profit kapan balik modal, itu sudah beda orientasi dan bukan tolok ukur infrastruktur publik,’’ imbuh Suwarno. adv

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru