Surabaya Responsif Gender, Pemkot Gelar Musrenbang Perempuan dalam Penyusunan RKPD 2025

Reporter : Redaksi
Pemkot Surabaya bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka gelaran Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025, di Ruang Rapa

SURABAYA (Realita)- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka gelaran Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025, di Ruang Rapat Majapahit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya, Senin (27/5/2024).

Musrenbang ini merupakan bukti  komitmen  tertinggi  dari  Pemkot Surabaya dalam memajukan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan  agar aktif dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dalam perencanaan kota. 

Baca juga: Heri Koencoro Bos Rasa Sayang Grup, Pasangan Eri Cahyadi-Armuji Cocok Lanjutkan Periode Kedua

Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan bahwa Musrenbang  Perempuan ini menjadi  sarana efektif  untuk  menggali aspirasi dalam rangka  mewujudkan  Kota  Surabaya  sebagai  Kota Responsif Gender. Dimana   para    perempuan dihargai keberadaannya,  dilindungi hak-haknya, dihormati  pendapatnya, serta diberikan panggung utama dalam pembangunan di Kota Surabaya.

“Keberhasilan pembangunan gender akan mendukung kesuksesan pembangunan    Kota Surabaya secara keseluruhan. Jadi, Pemkot Surabaya meminta masukan dan saran strategis untuk bersama-sama mewujudkan Kota Surabaya yang ramah, aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga Kota Pahlawan bisa melahirkan  pemimpin-pemimpin perempuan untuk kemajuan bangsa,” kata Bunda Rini Indriyani sapaan akrabnya.

Bunda Rini Indriyani menerangkan, salah satu peran penting para perempuan di Kota Surabaya adalah ikut serta dalam pengurangan prevalensi stunting yang saat ini telah mencapai angka 1,6 persen  pada tahun 2023. Ini merupakan prevalensi stunting terendah di Indonesia.

“Ini memiliki efek yang sangat penting untuk masa depan dan sangat luar biasa. Saya berharap Musrenbang Perempuan ini bisa menjaring aspirasi hingga ke level bawah. Sebab, suara perempuan sangat penting untuk kita akomodir demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya, dan itu menjadi prioritas,” terangnya.

Sebab, menurut Bunda Rini Indriyani, para perempuan lebih detail dan fokus dalam berbagai hal. Karenanya, pemkot berupaya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk perempuan disabilitas di Kota Pahlawan. Bahkan, aspirasi dari para perempuan sangat tinggi, yakni mencapai ribuan aspirasi yang didalamnya turut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Baca juga: Satpol PP Surabaya Tingkatkan Kesiapsiagaan Pertolongan Pertama Henti Jantung

“Perempuan harus lebih berani mengeluarkan  aspirasinya untuk disampaikan dalam Musrenbang ini. Saya berharap ini bisa difasilitasi dengan lebih maksimal, serta bisa berkolaborasi bahwa pembangunan fisik dan gender bisa berjalan beriringan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

“Bapak Walikota berpesan agar RKPD Kota Surabaya 2025 memuat tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya. Tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya tersebut, di antaranya mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kematian ibu (AKI), mengurangi angka kematian bayi (AKB), mengurangi stunting, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dan menurunkan angka rasio gini,” kata Irvan.

Baca juga: Pemkot Surabaya Imbau Warga Tertib Adminduk Demi Kelancaran Bantuan Sosial

Oleh sebab itu, berpedoman pada Instruksi  Presiden Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun 2000 Tentang  Pengarusutamaan  Gender Dalam   Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun  2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bahwa dalam rangka   meningkatkan kedudukan, peran, dan   kualitas perempuan, serta  upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan   gender dalam kehidupan berkeluarga,   bermasyarakat, berbangsa, dan    bernegara, dipandang perlu melakukan  strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan.   

“Untuk memastikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, acara Musrenbang RKPD Kota Surabaya tahun 2025 ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan di lingkup Pemkot Surabaya, civitas akademika, organisasi wanita,  LSM pemerhati perempuan, media, Satgas sahabat dan PKBN, perwakilan Ketua RT/RW dan LPMK perempuan, dan Forum Anak Surabaya,” ujarnya.

Forum Musrembang ini juga disiarkan langsng di YouTube dan akun media sosial Pemkot Surabaya dalam rangka meningkatkan kesadaran warga terkait berbagai kebijakan responsif gender. “Serta dalam rangka mewujudkan sebuah kota, dimana semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi  terhadap upaya pembangunan gender, perlindungan, dan pemeliharaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan,” pungkas Irvan.ys

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru