JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengomentari permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat Indonesia menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Deddy menilai permintaan maaf yang disampaikan Jokowi pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024, itu tidak tulus. Bahkan, dia mencurigai Jokowi sedang melakukan sandiwara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.
Baca juga: PDIP Minta Maaf karena Sudah Hadirkan Sosok Jokowi Dalam Perpolitikkan Indonesia
"Kalau merujuk data dan kebiasan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran dan tindakannya. Jadi, saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy kepada wartawan Jumat, 2 Agustus 2024.
Baca juga: Menterinya Dipreteli, PDIP: Jokowi Main Politik Kotor, Omong Kosong
Menurut Deddy, jika serius meminta maaf kepada rakyat, seharusnya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan dan membebani rakyat.
Deddy pun meminta Jokowi menggunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan distribusi keadilan-kesejahteraan.
Baca juga: PDIP Sentil Jokowi: 5 Tahun tapi Daya Rusaknya pada Demokrasi dan Hukum Melebihi 32 Tahun Orde Baru
"Jangan omon-omon saja. Batalkan itu usulan DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-Polri. Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orde Baru," imbuhnya.iva
Editor : Redaksi