KOTABARU (Realita)— Kekecewaan terhadap mangkraknya pembangunan jembatan penghubung menuju Desa Tanjung Semalantan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, mencuat ke permukaan. Anggota DPRD Kotabaru dari Partai Hanura, Suriyah, angkat bicara menanggapi tidak tuntasnya proyek strategis yang didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut.
Menurut Suriyah, pembangunan jembatan itu telah beberapa kali dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kotabaru. Namun baru tahun ini pelaksanaan fisiknya benar-benar dimulai. Sayangnya, pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan akibat ulah kontraktor pelaksana yang dinilai tidak bonafide dan gagal menyelesaikan proyek sesuai target.
Baca juga: DOB Tanah Kambatang Lima Menggema Lagi, DPRD Kotabaru Siap Kawal hingga Tuntas
“Ini sangat disayangkan. Pemerintah daerah sudah beberapa kali menganggarkan, baru kali ini terlaksana, tapi justru tidak selesai karena kontraktornya tidak serius. Ini menjadi pelajaran penting,” ujar Suriyah saat ditemui pada Senin (14/4/2025).
Suriyah menekankan pentingnya sikap lebih selektif dari pemerintah daerah dan SKPD teknis dalam menentukan rekanan atau pihak ketiga. Ia menyebutkan bahwa banyak kontraktor hanya mengandalkan uang muka 30 persen tanpa memiliki kemampuan modal kerja yang memadai.
“Begitu mereka terima 30 persen, langsung kerja. Tapi setelah uang muka habis, pekerjaan berhenti total. Ini yang terjadi di Tanjung Semalantan. Ke depan, kontraktor yang hanya bisa bekerja dengan modal uang muka sebaiknya tidak dipilih lagi. Bukan soal uang muka semata, tapi soal komitmen dan kapabilitas,” tegasnya.
Anggaran sebesar Rp17 miliar yang dialokasikan untuk proyek tersebut, menurutnya, tidak akan cukup apabila dikerjakan asal-asalan. Bahkan, dengan kondisi di lapangan saat ini, ia memperkirakan bahwa pembangunan jembatan itu tidak akan selesai dalam dua tahun jika tidak ada perencanaan dan pengawasan yang matang.
Baca juga: Anggota DPRD Abdul Basir Desak Perbaikan Jadi Prioritas Utama
Lebih lanjut, Suriyah menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari para kepala desa dalam mengawasi jalannya pembangunan sebagai bentuk kontrol sosial di tingkat akar rumput.
“Masukan dari kepala desa sangat kami perlukan. Ini penting sebagai bentuk pengawasan dan kontrol bersama terhadap pelaksanaan program. Setelah dianggarkan, tugas kita adalah memastikan program tersebut menyentuh hingga ke pelosok desa,” tandasnya.
Sementara itu, warga Desa Tanjung Semalantan mengaku kecewa dan berharap proyek vital tersebut segera dilanjutkan dan diselesaikan. Jembatan itu merupakan akses utama yang menghubungkan desa mereka dengan wilayah lain, dan keberadaannya sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, sosial, dan layanan publik.
Baca juga: Jembatan Penghubung Desa Tanjung Semalantakan Tak Rampung, DPRD Kotabaru Sorot Kinerja Kontraktor
“Kalau jembatannya tidak selesai-selesai, kami yang jadi korban. Akses jadi sulit, apalagi kalau darurat,” ujar Pikal, warga setempat.
Masyarakat kini menanti langkah tegas pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan menuntaskan pembangunan jembatan ini demi meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan warga.hai
Editor : Redaksi