KEDIRI (Realita) - Tuntaskan kegiatan pengisian variabel Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui Dinas Sosial kembali terjun lapangan melakukan ground check.
Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya lanjutan dari ground check yang telah dilakukan pada Bulan Maret silam.
Baca juga: Pengabdian Tak Pernah Usai, Gus Qowim Ajak PWRI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Kediri Makin MAPAN
“Kegiatan ini berlangsung tanggal 12 hingga akhir Agustus merupakan lanjutan dari Bulan Maret yang belum selesai dan ada data baru yang masuk. Maka dari itu Kemensos memerintahkan kita melakukannya lagi untuk memvalidasi data,” ucapnya, Jumat, 22 Agustus 2025.
Di samping melakukan ground check, petugas yang terdiri dari Pendamping PKH juga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat.
“Jadi di lapangan selain melengkapi variabel, ada juga data yang masuk untuk monitoring dan evaluasi BPNT apakah sudah menerima atau belum dan digunakan untuk apa,” tuturnya.
Paulus mengatakan, terdapat 39 variabel yang dihimpun petugas di lapangan, seperti: kondisi ekonomi, aset, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Adapun proses yang dilakukan, petugas mendatangi rumah warga kemudian melakukan survei dengan mengedepankan kaidah Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal ini dilakukan karena dalam menghimpun DTSEN di lapangan, Dinsos bersinergi dengan BPS Kota Kediri dalam memverifikasi data agar objektif dan sesuai dengan keadaan faktual.
Baca juga: Urus KTP Kini Bisa Sejam Jadi, Pemkot Kediri Percepat Layanan Adminduk dari Kelurahan hingga Digital
Data tersebut kemudian diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA), kemudian diperingkat BPS.
“Apabila hasilnya perankingannya masih masuk kriteria miskin, maka tetap memperoleh bansos, kalau tidak masuk kriteria akan terhapus,” katanya.
“Yang perlu digarisbawahi kalau petugas ground check hanya bisa memperbarui dan mengumpulkan data saja, sedangkan untuk penentu kriteria miskin atau tidaknya ditentukan dari hasil pemeringkatan oleh BPS” tegas Paulus.
Serupa dengan ground check, pada kegiatan Monev petugas juga mendatangi warga door to door atau secara berkelompok untuk menanyakan seputar penerimaan bantuan.
Baca juga: Radio Legendaris Kediri Tutup Siaran, RWS: Tunggu Kami Kembali
Pertanyaan yang diajukan yaitu informasi penggunaan dana bantuan untuk apa dan hambatan penyaluran bantuan sebagai bahan evaluasi Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan sembako/BPNT dan PKH periode berikutnya.
Paulus berharap, kegiatan tersebut dapat menghilangkan exclusion dan inclusion error.
“Kalau hasil ground check ini ternyata dia dalam keadaan miskin agar bisa segera diusulkan bantuannya. Tapi kalau dalam keadaan mampu segera digantikan kepada masyarakat yang lebih layak,” pungkasnya. (Kyo)
Editor : Redaksi