MALANG (Realita) – Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., memberikan apresiasi kepada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil meraih predikat “A” dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Wahyu dalam apel di halaman Balai Kota Malang, Senin (13/10). Pencapaian ini disebutnya sebagai bukti nyata peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang semakin transparan dan akuntabel.
Baca juga: Hujan Deras Lumpuhkan Kota Malang: Jalan Utama Terendam, Motor Terseret Arus, Rumah Warga Kebanjiran
“Predikat ‘A’ bukan sekadar simbol nilai tinggi, tetapi bukti integritas dan kerja keras seluruh jajaran birokrasi dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.
Wahyu menambahkan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hasil (result oriented). Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai dasar peningkatan efektivitas birokrasi.
Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah dan tim penilai internal, lima OPD dengan nilai tertinggi AKIP 2025 adalah:
1. Bappeda Kota Malang – 89,15
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) – 89,10
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) – 88,65
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) – 88,40
5. BKPSDM Kota Malang – 88,35
Baca juga: Pemkot Malang Sabet Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2025
Kelima OPD tersebut juga menerima hadiah pembinaan sebesar Rp50 juta yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat sistem kerja berbasis data.
Kepala Bappeda Kota Malang menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan Wali Kota Wahyu yang terus mendorong budaya kerja profesional di lingkungan Pemkot Malang. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif yang berfokus pada perencanaan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan.
“Evaluasi AKIP menjadi tolok ukur sejauh mana program pemerintah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen memperkuat sistem kerja yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil,” ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Malang: Iklim Kondusif Bikin Investasi Ngalir Deras ke Kota Malang
Wali Kota Wahyu berharap ke depan seluruh OPD dapat meraih predikat minimal “BB”. Ia menegaskan, Pemkot Malang akan terus memperkuat semangat kolaborasi dan inovasi demi mewujudkan birokrasi yang cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin birokrasi Kota Malang menjadi teladan, tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan memberikan manfaat langsung bagi warga,” tutupnya. (adv/mad)
Editor : Redaksi