Bos Buruh Ungkap Ditelepon Petinggi Negara, Nasib UMP 2026 Tinggal Tunggu Tanda Tangan Presiden

realita.co
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Foto: iG KSPSI

JAKARTA (Realita) — Kepastian mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 mulai menemukan titik terang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa dirinya menerima telepon langsung dari petinggi negara yang menyampaikan kabar terbaru terkait kebijakan pengupahan tahun 2026.

Baca juga: Demo di Kawasan IMIP Berujung Anarkis

Dalam keterangannya, Andi Gani menyebut bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan telah rampung dibahas dan kini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Tahapan selanjutnya tinggal menunggu tanda tangan Presiden agar regulasi tersebut resmi diberlakukan.

“Secara substansi, aturan pengupahan sudah selesai. Tinggal keputusan akhir dari Presiden,” ujar Andi Gani.

Ia juga menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan Presiden akan bertemu langsung dengan perwakilan serikat buruh sebelum pengumuman resmi dilakukan. Pertemuan tersebut disebut sebagai ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi pekerja terkait kenaikan upah minimum.

Baca juga: Tolak Kenaikan UMP 2026 Jakarta dan Jabar, Buruh Bakal Demo Depan Istana

Terkait besaran kenaikan UMP 2026, Andi Gani belum dapat memastikan angka pasti. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan UMP tidak akan seragam di seluruh daerah, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing provinsi, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas daerah.

“Setiap daerah punya karakteristik yang berbeda. Ada yang naik signifikan, ada yang kecil, bahkan ada yang naik sangat tipis,” jelasnya.

Baca juga: Bupati Gresik Jawab Tuntutan Ratusan Buruh yang Datangi Kantornya

Sementara itu, para pekerja dan buruh masih menanti kepastian resmi dari pemerintah. Hingga pertengahan Desember 2025, pengumuman UMP 2026 memang belum disampaikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh terkait kesejahteraan mereka di tahun mendatang.

Pemerintah diharapkan segera mengumumkan keputusan final agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan para pekerja.mag

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru