DEPOK (Realita) - Wakil Ketua DPRD Kota Depok H Tajudin Tabri dari fraksi Partai Golkar mengultimatum agar program Universal Healt Coverage (UHC) dapat berjalan di tahun 2026 melalui usulan dana perubahan atau revisi anggaran APBD.
Diketahui, program UHC yang mefasilitasi BPJS atau KIS untuk masyarakat secara gratis telah dihentikan oleh pemerintah Kota Depok saat dipimpin oleh Walikota Supian Suri.
"Saya usahakan di 2026 anggaran perubahan, saya berkomitmen dengan ketua DPRD harus masuk anggaran UHC," ungkap Tajudin saat menggelar Kegiatan reses anggota DPRD kota Depok, daerah pemilihan kecamatan Beji Cinere limo, masa sidang II tahun sidang 2026 di Kelurahan Grogol, Limo, Kamis (07/04/2026).
Tajudin juga meminta agar masyarakat mendukung program UHC hidup kembali di Kota Depok.
"Jika dana UHC tidak muncul saya tidak akan tandatangani ini, BPJS dan KIS wajib aktif lagi," lanjutnya.
Dia pun membandingkan dengan pemerintahan di kota dan kabupaten lain yang menjalankan efisiensi anggaran hingga 30% tetapi tetap menjalankan program UHC.
"Karena pemerintahan kota kabupaten lain hasil dari studi banding saya tidak di stop," papar Tajudin.
Tajudin merasa miris program UHC yang mencakup untuk kesehatan rakyat miskin telah dihentikan, UHC merupakan
sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tanpa kesulitan finansial.
Di Indonesia, UHC dicapai melalui BPJS Kesehatan (JKN) dengan kepesertaan minimal 98%. Tujuan Utama UHC agar setiap orang mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa risiko miskin akibat biaya pengobatan. hd
Editor : Redaksi