BIREUEN — Tersangka dugaan penganiayaan dan perampasan M Reza alias Epong Reza resmi ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen. Hal itu dikatakan oleh Pengacara korban penganiayaan, Ishak SH kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).
Baca juga: Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Bireuen 2026 Capai Rp9,3 Miliar
Penanganan tegas terhadap kasus dugaan kejahatan tersebut juga menuai apresiasi dari keluarga korban.
Korban penganiayaan dan perampasan, Fajar Ramadhan, warga Kecamatan Juli Bireuen dan kuasa hukumnya Ishak SH, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Bireuen atas langkah cepat dan profesional dalam menahan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana terhadap klainnya.
Namun belakangan, dikabarkan Wakil Bupati Bireuen, Ir Razuardi MT mencoba menemui keluarga dan korban penganiayaan tersebut. Ada apa?
Sikap Wakil Bupati Bireuen yang disebut terlibat aktif menemui korban tindak pidana menuai sorotan dari Pengacara korban.
Pasalnya, kehadiran pejabat daerah tersebut dinilai kontras dengan minimnya respon saat masyarakat menghadapi musibah dan bencana di sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen.
Baca juga: Massa Geruduk Kantor Bupati Bireuen Tuntut Mafia Sawit Diusut
Kuasa hukum korban tindak pidana perampasan dan penganiniyaan, Ishak SH, menyampaikan kekecewaannya terhadap keterlibatan seorang pejabat setingkat wakil bupati dalam persoalan hukum yang sedang berjalan.
Menurutnya, pejabat publik seharusnya lebih mengedepankan fungsi pelayanan masyarakat secara menyeluruh, terutama saat rakyat membutuhkan perhatian di tengah kondisi bencana dan kesulitan sosial.
“Sebagai pejabat daerah, tentu masyarakat berharap kehadiran pemimpin bukan hanya saat kasus tertentu menjadi perhatian, tetapi juga ketika rakyat sedang tertimpa musibah. Jangan sampai terkesan aktif dalam perkara pidana, namun tidak terlihat saat masyarakat membutuhkan bantuan kemanusiaan, ada hubungan apa antara Razuardi dan Epong Reza," tanya Ishak.
Baca juga: Anggaran Bansos Baitul Mal Bireuen Tembus Rp 7,1 Miliar di Tahun 2026
Ia menilai, penanganan persoalan hukum semestinya diserahkan kepada aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi atau keberpihakan tertentu di tengah masyarakat.
Sorotan tersebut kini menjadi pembicaraan publik di Bireuen. Sebagian masyarakat mempertanyakan prioritas dan sensitivitas pejabat daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat, terlebih di tengah berbagai persoalan sosial dan kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Wakil Bupati Bireuen terkait kritik yang disampaikan kuasa hukum korban tersebut.mis
Editor : Redaksi