SURABAYA (Realita)- PDI Perjuangan Jawa Timur mulai mengunci strategi menuju Pemilu 2029. Targetnya bukan hanya mengembalikan dominasi di parlemen, tetapi juga merebut kursi Gubernur Jawa Timur.
Target itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah dalam konsolidasi partai yang dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Vasa Hotel Surabaya, Ahad, 23 Agustus 2026.
Baca juga: Tambahan Rp2,64 Triliun P-APBD Jatim, Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jangan Kejar Serapan
Di hadapan Megawati dan jajaran kader, Said memaparkan evaluasi perolehan kursi PDIP Jawa Timur pada Pemilu 2024. Berdasarkan dashboard internal partai, jumlah kursi DPR RI dari Jawa Timur turun dari 20 pada Pemilu 2019 menjadi 19 kursi pada 2024. Penurunan juga terjadi di DPRD Jawa Timur sebanyak enam kursi dan DPRD kabupaten/kota sebanyak delapan kursi.
Evaluasi itu menjadi dasar bagi PDIP untuk membedah kekuatan elektoral hingga tingkat paling bawah. Said mengatakan partainya telah memiliki sistem teknologi informasi yang memetakan basis pemilih hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
"Namun, dengan penurunan itu, kita tidak hanya ingin memenangkan agregat yang kita sampaikan, namun lebih dari itu, kita akan bedah semua setiap provinsi, setiap dapil, setiap kabupaten, setiap kecamatan, setiap kelurahan, sampai di TPS-TPS," kata Said.
Menurut dia, dashboard internal tersebut memuat informasi mengenai wilayah yang menjadi basis kuat, daerah yang belum kuat, hingga kawasan yang masih membutuhkan penguatan. Data itu akan digunakan untuk menyusun strategi pemenangan menuju 2029.
PDIP Jawa Timur, kata Said, juga memiliki 12 kepala daerah yang dinilai dapat menjadi modal politik. Selain mengandalkan data internal, partai menggunakan jasa konsultan politik yang kontraknya berjalan hingga 2027. Analisis konsultan tersebut akan dipadukan dengan data yang dimiliki partai.
Said menegaskan target PDIP Jawa Timur tidak berhenti pada kemenangan pemilu legislatif.
"Maka tidak ada keraguan dari kita semua bahwa kita akan memenangkan pileg dan pilgub tahun 2029. Namun kami tidak berhenti pada pileg 2029, sekaligus juga kami ber-statement baik DPD, DPC, fraksi, bahwa sudah waktunya lah PDI Perjuangan Jawa Timur punya Gubernur Jawa Timur," ujarnya.
Strategi menuju 2029 juga menyentuh pola komunikasi politik kader. Mulai September 2026, Said mengatakan DPD PDIP Jawa Timur akan meminta DPC menghentikan pemasangan banner kader di sepanjang jalan.
Kebijakan itu, menurut dia, berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan penataan ruang publik. Sebagai gantinya, aktivitas kader akan lebih banyak dikomunikasikan melalui media sosial.
"Wajib hukumnya setiap pengurus DPD, pengurus DPC, pengurus PAC, pengurus ranting punya medsos!" kata Said.
Baca juga: Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon Berikan Benih Padi dan Pupuk ke Petani
Media sosial tersebut sekaligus akan menjadi sarana pelaporan aktivitas kader kepada struktur pusat partai. PDIP Jawa Timur juga menjadikan kegiatan lingkungan dan bakti sosial sebagai agenda rutin yang dilakukan struktur partai di daerah setiap enam bulan.
PDIP Jawa Timur juga menyiapkan evaluasi terhadap aktivitas anggota legislatif, terutama saat menjalankan reses. Data perolehan suara anggota legislatif dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI akan diperbarui setiap tiga bulan.
"Datanya akan selalu berubah mengikuti dinamika setiap kawan-kawan (kader legislatif) reses turun ke bawah," ujar Said.
Mulai awal 2027, kegiatan reses anggota DPR RI dan DPRD Jawa Timur akan dievaluasi. Partai akan mencatat lokasi kegiatan hingga tingkat kelurahan untuk mengukur efektivitas kerja politik anggota legislatif di masyarakat.
Evaluasi tersebut kemudian dipadukan dengan survei internal yang dilakukan setiap enam bulan. Hasil survei digunakan untuk melihat perkembangan dukungan sekaligus menjadi bahan evaluasi program partai dan kaderisasi bakal calon legislatif.
Said mencontohkan, apabila anggota DPR RI, DPRD Jawa Timur, dan DPRD kabupaten/kota turun di wilayah yang sama, partai akan melakukan survei setelah periode tertentu untuk mengukur dampaknya terhadap penerimaan masyarakat.
"Setelah itu beberapa lama kemudian partai akan melakukan survei sampai sejauh mana untuk mengukur tingkat efektivitas turun masyarakat ke bawah," katanya.
Pengawasan kegiatan lapangan juga akan mengandalkan sistem digital. Setiap aktivitas kader yang dilaporkan melalui sistem teknologi informasi akan tercatat berdasarkan titik dan lokasi kegiatan.
"Itupun dengan laporan yang tidak boleh tertulis, karena kami punya IT yang canggih. Di mana titiknya, di mana lokasinya, posting akan ketahuan," ujar Said.
Dengan pola tersebut, PDIP Jawa Timur berupaya mengubah konsolidasi politik dari sekadar mobilisasi massa menjadi kerja politik berbasis data. Target akhirnya adalah memperbaiki perolehan kursi legislatif sekaligus mempersiapkan kandidat untuk kontestasi gubernur.
"Jawa Timur menuju 2029 kembali menang, kembali nomor satu," kata Said.
Ia menambahkan, seluruh struktur partai memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai target tersebut. "PDI Perjuangan mempunyai kewajiban yang sama dan tekad yang sama untuk memenangkan Pileg dan Pilgub yang akan datang," ujarnya.yudhi
Editor : Redaksi