Modal Konglomerat Mengalir ke Luar Negeri, Utang Global Membengkak

realita.co
Mendiang Michael Bambang Hartono, konglomerat terkaya di Indonesia.

JAKARTA (Realita)- Perekonomian global dan nasional tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah. Arus modal konglomerat ke luar negeri, membengkaknya beban bunga utang negara maju, lonjakan pinjaman daring, hingga perubahan skema pembiayaan transisi energi menjadi sejumlah isu yang menyorot ketahanan ekonomi Indonesia.

Salah satu sorotan datang dari keluarga Hartono, salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Keluarga tersebut disebut telah menginvestasikan sedikitnya US$1,4 miliar atau lebih dari Rp20 triliun ke luar negeri melalui sembilan entitas yang berbasis di Singapura dan London.

Baca juga: Prabowo Undang Konglomerat dan Investor Global AS, Ini Hasilnya

Perpindahan modal tersebut terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap pasar keuangan domestik sejak Presiden Prabowo Subianto mulai menjabat.

Investor asing bahkan disebut telah mencatat net sell saham hampir US$4 miliar sejak Januari 2026.

Kondisi itu turut memberikan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang disebut menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk secara global.

Situasi semakin menjadi perhatian setelah muncul ketegangan antara kelompok usaha Hartono dan pemerintah. Salah satunya terkait ketidakhadiran dalam rapat Danantara yang membahas rencana “Patriot Bonds”, serta kabar mengenai investigasi perpajakan yang kemudian ikut dikaitkan dengan tekanan terhadap saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Saham BCA dilaporkan telah terkoreksi sekitar 18 persen sepanjang tahun ini.

Ketua Umum DPP Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski menilai migrasi modal konglomerat ke luar negeri perlu dibaca sebagai sinyal penting bagi pemerintah.

“Migrasi modal konglomerat ini memberi sinyal tergerusnya kepercayaan yang menuntut pemerintah memperkuat kepastian hukum dan konsistensi kebijakan,” ujar Joko Priyoski di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

Kepastian hukum, stabilitas kebijakan serta kredibilitas pengelolaan fiskal menjadi faktor penting untuk mempertahankan modal tetap berada di dalam negeri.lis

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru