Pemerintah Kejar Kesepakatan Biaya Haji 2027, Tarif Saudia Jadi Perhatian

realita.co
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf Hasyim saat menabuh Genderang membuka kick-off manasik haji nasional sekaligus Expo UMKM Haji dan Umrah 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun.

MADIUN (Realita) – Pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 masih berlangsung. Salah satu komponen yang belum mencapai kesepakatan antara pemerintah dan Komisi VIII DPR RI adalah biaya penerbangan jamaah haji.

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, sejumlah komponen pembiayaan seperti akomodasi hotel dan konsumsi jamaah telah disepakati. Namun, pembahasan masih menyisakan persoalan tarif penerbangan karena terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

Baca juga: Seluruh Jamaah Haji Kota Batu Pulang Selamat, Wali Kota Nurochman Syukuri Kelancaran Ibadah

“Hotel dan makanan sudah sepakat, tinggal satu yang belum, yaitu penerbangan,” kata Gus Irfan seusai menghadiri Kick Off Manasik Haji Nasional dan Expo Haji dan Umrah di GOR Wilis Kota Madiun, Jumat (25/9/2026).

Ia menjelaskan, sekitar 200 ribu jamaah haji Indonesia pada penyelenggaraan Haji 2027 akan dilayani dua maskapai dengan pembagian masing-masing 50 persen untuk Garuda Indonesia dan 50 persen untuk Saudia Airlines.

Menurut Gus Irfan, Garuda Indonesia menawarkan tarif sekitar Rp38 juta per jamaah. Sementara itu, Saudia Airlines mengajukan tarif hampir Rp42 juta per jamaah.

“Kita ingin Saudia ikut turun seperti Garuda. Tapi mereka masih bertahan dengan angka itu. Kita akan terus menilai harga yang paling pantas,” ujarnya.

Baca juga: Ratusan Jemaah Haji Depok Diberangkatkan, Kisah Perjuangan Jadi Sorotan

Pemerintah, lanjut dia, masih berupaya menekan biaya penerbangan agar tidak memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Jika biaya haji 2027 nantinya mengalami kenaikan, salah satu faktor yang berpotensi memengaruhinya adalah biaya penerbangan.

Di sisi lain, persiapan penyelenggaraan Haji 2027 mulai dilakukan melalui pelaksanaan manasik haji secara nasional. Program tersebut ditujukan untuk membekali calon jamaah agar memahami rukun dan wajib haji sekaligus mempersiapkan kondisi kesehatan sejak jauh hari.

“Kita tidak ingin jamaah baru diketahui tidak layak saat sudah masuk asrama haji. Kesehatan harus dipersiapkan sejak awal,” katanya.

Baca juga: Bank Jatim Teken MoU Terkait Pelayanan Syariah Ibadah Haji

Gus Irfan juga berharap angka kematian jamaah haji Indonesia dapat terus ditekan. Pada 2025, tercatat sekitar 400 jamaah meninggal dunia. Angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar 350 jamaah pada 2026.

Untuk penyelenggaraan haji mendatang, pemerintah menargetkan angka kematian jamaah dapat ditekan hingga maksimal 200 orang.

Sementara terkait kemungkinan penggunaan maskapai lain, Gus Irfan menyebut opsi tersebut baru dapat dipertimbangkan untuk penyelenggaraan Haji 2028. Untuk Haji 2027, pemerintah tetap menyiapkan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines karena penetapan slot penerbangan dengan otoritas Arab Saudi harus segera dilakukan pada tahun ini. Yw

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru