TRENGGALEK (Realita)- DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bertajuk rapat paripurna internal, Senin (21/3/2022).
Dalam rapat tersebut, agendanya adalah penyampaian laporan hasil reses DPRD tahun 2021 - 2022 serta persetujuan terhadap pokok - pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
Baca juga: Rakercab FSPMI 2023: Mengejar Kemenangan Kelas Pekerja
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan, hasil dari rapat paripurna kali ini, prioritas usulan dalam RKPD salah satunya terkait infrastruktur.
" Dari hasil reses teman - teman dewan, kita simpulkan terkait infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama.Masih banyak jalan yang rusak dan perlu adanya perbaikan.Baik jalan antar desa maupun kecamatan, " ucapnya.
Doding menuturkan, jika rapat kali ini sengaja digelar tertutup dan bersifat internal.
Politisi dari PDI-P ini menyebut, dengan adanya permasalahan ini, pihaknya mengajak dilakukan perbaikan pada tahun 2023 mendatang.
Selain itu, Kang Doding sapaan akrabnya juga menyampaikan, terkait air bersih, di Kabupaten Trenggalek sering terjadi kekeringan serta kelangkaan disaat musim kemarau.
Baca juga: DPRD Kabupaten Malang Siap Jadikan RAPBN 2024 untuk Pedoman RAPBD
" Nah, ini juga menjadi hal menarik selain infrastruktur.Sehingga perlu adanya perhatian khusus agar kebutuhan air bersih di wilayah - wilayah tersebut bisa teratasi, yakni melalui program pipanisasi, " imbuhnya.
Selanjutnya, dia berharap, untuk sektor pendidikan, meskipun Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih belum diterapkan sepenuhnya, penambahan sarana dan prasarana perlu kiranya dilakukan.
" Ini sangat penting untuk menunjang jalanya proses belajar mengajar.Jadi kalau fasilitasnya lengkap, maka proses pembelajaran akan berkalan dengan baik, " ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, terkait kurangnya tenaga pengajar di beberapa sekolah harus segera dicukupi oleh Pemkab.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Penyampaian KUPA dan PPAS
Tentang pemberdayaan masyarakat miskin, dia melihat jika masyarakat tidak hanya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja." Ada juga bantuan permodalan baik tunai maupun non tunai.Misalkan peralatan produksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk memulai usaha, " tandasnya.
Dengan adanya laporan reses dia berkeinginan agar bisa dijadikan program tahun 2023 mendatang.
" Sekarang masih masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).Ada 1.339 usulan kegiatan dari DPRD.Semoga bisa menjadi skala prioritas,"pungkasnya. ags
Editor : Redaksi