SURABAYA (Realita) - Sejumlah perwakilan Dewan Presidium Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur menagih Bantuan Sosial (Bansos) dampak kenaikkan BBM. Mereka datang ke DPRD Surabaya karena pernah dijanjikan Pemkot Surabaya untuk mendapatkan dana melalui APBD Perubahan tahun 2022.
Mereka menemui Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, yang dilanjutkan ke Asisten 2 Pemkot Surabaya Irvan, pada Senin (10/10/2022).
Baca Juga: Lewat Pameran Lomba Inovboyo 2024, Pemkot Perkuat Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik di Surabaya
Daniel Lukas Rorong, Humas Frontal Jatim mengatakan, Ketua DPRD Surabaya, menyampaikan akan menjalin komunikasi dengan Pemkot Surabaya, terkait persoalan tersebut. Sedangkan Asisten 2 Pemkot Surabaya segera menggelar rapat yang nantinya disampaikan ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Daniel menambahkan, pihaknya menanyakan kendala, mengapa Bansos tersebut tidak kunjung dicairkan. "Padahal di beberapa daerah lain sudah dilakukan. Seperti yang dilakukan Pemkab Sidoarjo secara simbolis hari ini," terangnya.
Lebih lanjut Daniel mengatakan, Bansos tersebut sangat berarti bagi para driver online. Hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah kota terkait dengan pencairan BLT tersebut.
Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Kebut Perbaikan Saluran Air di Perkampungan Surabaya
"Ada 4500-an driver ojol yang layak mendapatkan bantuan sesuai data kami. Mereka ini ber-KTP Surabaya. Ini ojek on line, driver taksi on line, ditambah angkutan barang berbasis on line," imbuhnya.
Berdasarkan anjuran pemerintah, besaran Bansos dampak kenaikkan BBM senilai Rp 600 ribu yang diakumulasikan selama 4 bulan. Tiap bulan Rp150 ribu.
"Besaran ini tergantung kekuatan tiap daerah. Di Madura, dan beberapa daerah Bansos-nya sebesar Rp 450 ribu," pungkasnya.
Baca Juga: Berikan Motivasi Siswa GIKI 1 Surabaya, Wali Kota Eri Minta Tak Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta
Sementara itu Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, bantuan sosial dampak kenaikan BBM kepada driver ojek online dan nelayan sudah dianggarkan melalui APBD Perubahan tahun 2022. "Nilainya Rp 8,9 milyar. Nanti kita komunikasi kan dengan Pemkot Surabaya," terangnya.
Adi mengapresiasi kedatangan kelompok driver online tersebut. "Mereka sudah bersusah payah menyerahkan data jumlah pengemudi online berKTP Surabaya," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
