DPRD Ponorogo Ungkap 5 SMP Negeri juga Ikut Pungut Jutaan ke Wali Murid

PONOROGO (Realita)- Tak hanya SMPN 6 Ponorogo yang terbukti melakukan pungutan jutaan rupiah ke wali murid kelas VII, namun 4 SMP Negeri di Ponorogo juga diduga ikut melakukan hal yang sama ke orang tua murid. 

Hal ini diungkap Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo. Dalam temuan itu, kalangan wakil rakyat Ponorogo ini menemukan adanya tarikan peningkatan mutu pendidikan, yang dibebankan kepada wali murid kelas VII sebesar Rp 1,5 juta. 

Baca Juga: Cermati LKPJ Bupati Tahun 2023, DPRD Ponorogo Bentuk Pansus

" Jadi ada laporan masuk ke kami, sedikitnya ada 5 SMP Negeri termasuk SMPN 6 ini, yang melakukan pungutan. Mayoritas Rp 1,5 juta untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan," ujar Anggota Komisi D Relelyanda Solekha Wijayanti, Senin (17/10/2022).

Politisi PDI-P ini mengaku, mayoritas yang melapor ke pihaknya adalah para wali murid. Sayangnya, para pelapor ini meminta namanya dan identitas sekolah di sembunyikan. Hal ini lantaran, para orang tua ini takut anak mereka akan menjadi korban dengan dimusuhi guru dan berimbas pada psikologinya. 

" Mayoritas orang tua yang lapor kesaya. Takut kalau anaknya di musuhi pihak sekolah. Jadi ada pungutan peningkatan mutu tapi tidak dijelaskan bagaimana peningkatan mutu itu," ungkapnya.

Baca Juga: Jelang Limitasi LHKPN, 27 Anggota DPRD Ponorogo Belum Laporkan Kekayaan

Pihaknya pun akan meminta data sejumlah sekolah yang namanya telah dikantongi, lantaran diduga melakukan pungli berkedok sumbangan itu. 

" Didalan Permendikbud nomor 44 tahun 2012 jelas tidak boleh ada sekolah negeri malakukan pengutan. Itu pungli. Kita akan meminta data ke Dindik soal ini. Karena saya yakin banyak di Ponorogo seperti ini," jelasnya. 

Baca Juga: H+1 Coblosan Pileg, Ini Prediksi Peta Legislator DPRD Ponorogo

Pihaknya pun mendesak Dinas Pendidikan untuk rutin melakukan pengawasan ke lembaga pendidikanya ini. Hal ini dalam rangka menciptakan pendidikan nyaman dan ramah bagi masyarakat Ponorogo ditengah lesunya perekonomian Indonesia.

" Kami minta Dindik untuk mengawasi dan mengevaluasi sekolah-sekolah ini. Jangan terjadi terus karena kita sedang tidak baik-baik saja saat ini," pungkasnya.adv/znl

Editor : Redaksi

Berita Terbaru