Walikota Batu bersama Ketua DPRD Kota Batu Teken MoU KUA PPAS Tahun 2023

BATU (Realita)- Walikota Batu Dewanti Rumpoko mengadakan MoU bersama Ketua DPRD kota Batu, Asmadi, terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2023 Sebesar  Rp 1,060 Triliun, Senin (24/10/2022).

Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso mengungkapkan , penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2023 antara Ketua DPRD dan Walikota Batu Dewanti Rumpoko yang mana  dalam kesepakatan itu ada dua sisi yakni pendapatan daerah dan belanja daerah APBD-P tahun 2023.  

Baca Juga: Pj. Wali Kota Batu Sampaikan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah di Sidang Paripurna

"Pertama, sisi Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 985,5 Miliar, dan Kedua, dari sisi Belanja Daerah diproyeksikan, sebesar Rp.1,060 Triliun," kata Dewanti Rumpoko 

Menurut Punjul Santoso, sisi Pendapatan Daerah  meliputi Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) sebesar Rp 250 Miliar, kemudian Pendapatan Transfer sebesar Rp. 726 miliar dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 9,2 miliar . Sedangkan dari sisi belanja daerah, kata Punjul diproyeksikan sebesar Rp, 1,060 Triliun terbagi dalam kelompok belanja yakni, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

Baca Juga: Gedung DPRD Kota Batu Didatangi Ratusan Warga Desa Bumiaji

"Belanja operasi diproyeksikan menghabiskan anggaran sebesar Rp  852,2 miliar, belanja modal Rp 100 miliar, belanja tidak terduga Rp 10,6 miliar dan belanja transfer, yang meliputi bagi hasil dan belanja bantuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp 97,6 miliar," kata politikus PDIP ini.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan rancangan pendapatan dan belanja  daerah, maka PPAS kota Batu  tahun 2023 terdapat proyeksi defisit sebesar RP 75 miliar. 

Baca Juga: Dinas Perhubungan Kota Batu Gelar Sosialisasi Keselamatan Berkendara

"Guna menutup defisit tersebut direncanakan akan dicukupi dari penerimaan pembiayaan daerah  yang ditargetkan Rp 100 miliar," jelasnya 

Punjul Santoso menambahkan, dari penerimaan pembiayaan daerah, sebagian akan dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk dana cadangan guna membiayai Pilkada serentak tahun 2024 sebesar Rp 25 miliar.ton

Editor : Redaksi

Berita Terbaru