ALOR- Bupati Alor, NTT, Amon Djobo menjadi perhatian publik setelah videonya memarahi staf Kementerian Sosial, viral di media sosial.
Di video yang beredar, dia menyebut Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor karena bantuan PKH diurus oleh DPRD setempat.
Baca Juga: PDIP Optimis Risma-Gus Hans Bisa Menang di Kota Santri Jombang
Di video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapannya dan menyuruh para staf segera meninggalkan Alor secepatnya.
Ini bukan kemarahan Amon pertama yang viral. Pada Oktober 2020, Amon Djabo juga menjadi sorotan karena mengancam menembak mati Kasie Log Korem 161 Kupang, Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram Dionisius Adoe.
Melansir Pos Kupang, Amon Djobo diduga telah melakukan penghinaan terhadap perwira pejabat tinggi Korem 161 Kupang.
Ia menulis kata tidak pantas dalam risalah dokumen terkait penyelesaian kerja sama tanah TNI yang digunakan pihak Polri di Kabupaten Alor.
Dokumen itu ditujukan dan diberikan kepada Kasi Log Korem 161 Wirasakti.
Imbasnya, Amon Djobo sempat dilaporkan ke Polda NTT dan menyandang status sebagai tersangka.
Masalah ini berakhir setelah kedua belah pihak duduk bersama dan melakukan mediasi.
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, masalah Amon Djobo dan Kolonel Imanuel hanya merupakan persoalan kesalahpahaman belaka.
Baca Juga: Blusukan Ke Pasar Ponorogo, Cagub Jatim Risma Janji Atasi Kemiskinan di Jatim
“Sudah, sudah bicara. Sudah aman. Kita akan selesaikan dengan baik, kita sama sama aparat pemerintah, itu kan hanya salah paham biasa itu,” ujar Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, 18 Desember 2020.
Sementara itu pada Juli 2020, Amon Djobo juga menjadi perhatian publik karena videonya memarahi sejumlah AS di pinggir jalan protokol, viral di media sosial.
Video yang memperlihatkan Amon marah-marah diunggah chanel YouTube Kaka Dorang, Jumat (17/7/2020).
Amon marah karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintahannya.
Padahal, ia menilai kinerja dan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Alor tidak maksimal.
Baca Juga: Ngopi Bareng di Lamongan, Gus Hans Sampaikan Penguatan UMKM Hingga Pendidikan
Dalam video tampak Amon memarahi puluhan ASN yang berbaris di jalan. Terdengar kalimat umpatan dari mulut Amon.
Amon mengancam akan menutup kantor BKAD selama dua pekan.
“Dua minggu bupati tutup kantor keuangan, karena pekerjaan, pelayanan tidak maksimal. BPK campur tangan tentang masalah keuangan Kabupaten Alor. Oleh karena itu BPK harus bertanggung jawab saya tutup kantor itu. Saya yang bupati, bukan mereka,” ujar Amon.
Dilansir Kompas, Amon Djobo menjelaskan bahwa dia marah karena mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas BPK di Kabupaten Alor berbeda-beda.
“Masing-masing dengan gaya periksanya. Jangan jadikan Alor sebagai kelinci percobaan,” kata Amon singkat.met
Editor : Redaksi
