JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menolak bila utang pemerintah disebut berada di level yang sangat tinggi. Menurutnya, Indonesia justru negara yang paling rendah berutang.
"Orang banyak bilang utang kita tinggi. Kita itu salah satu negara paling rendah berutang," ungkap Luhut dalam sambutannya dalam gelaran Ibadah Syukur Awal Tahun di Kantor Pusat Huria Kristen Batak Protestan, dikutip Rabu (11/1/2023).
Baca Juga: Luhut Kritik KPK lagi: Kampungan!
Sebaliknya, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini belum lama ini mengkritisi soal utang pemerintah yang terus membengkak. Menurutnya, di masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014, utang pemerintah terus menerus meningkat.
Data yang dipaparkan Didik memperlihatkan utang pemerintah terus menerus meningkat sejak 2014, di tahun tersebut utang pemerintah tercatat Rp 2.608,78 triliun dan di November 2022 mencapai Rp 7.554,25 triliun.
Baca Juga: Luhut Yakin Family Office Bisa Tarik Dana dari Luar Negeri Masuk Indonesia, Kok Bisa?
"Tahun 2014 itu utang posisinya cuma Rp 2.600-an (triliun), ini SBY dihajar habis-habisan dalam kampanye hingga di hari-hari biasanya. Utang itu sampai November 2022 itu sudah Rp 7.500-an triliun," papar Didik dalam Catatan Awal Tahun Indef 2023 yang disiarkan virtual, Kamis (5/1/2023) yang lalu.
Didik menilai bisa saja Jokowi akan mewariskan utang belasan ribu triliun kepada pemimpin-pemimpin berikutnya. Pasalnya, tahun depan kepemimpinan Indonesia akan berganti.
Baca Juga: Diwarisi Utang Jokowi, Prabowo Diprediksi Bakal Gali Lubang Bikin Jurang
"Itu Rp 7.500 triliun kalau ditambah BUMN Rp 2.000-3.000 triliun jadi mungkin belasan ribu triliun utang yang diwariskan pada pemimpin yang akan datang. Saya banyak teriak soal ini banyak tidak diperhatikan," sebut Didik.
Luhut juga menyatakan utang yang selama ini ada juga digunakan untuk keperluan yang produktif. "Semua utang kita itu adalah utang yang produktif," ujarnya.
Editor : Redaksi
