JAKARTA (Realita) - Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini.
Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran sembilan naga dalam kasus tambang ini.
Peran Jokowi
Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini.
Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang.
Termasuk salah satunya tambang milik sembilan naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini.
"Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan Menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang, itu adalah menteri yang berpengaruh."
"Itu dua kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu tiga hari," tegas Said Didu.
Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan.
Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
"Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini," ujar Said Didu.
Said Didu juga menyinggung pembuatan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua," jelasnya.
Peran 3 Menteri
Selain Jokowi, Said Didu meminta tiga menterinya bertanggungjawab atas kerusakan alam di Indonesia.
Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi.
"Airlangga Hartanto harus bertanggungjawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN," ungkap Said Didu.
Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi.
"Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggungjawab karena dia ikut mengubah aturan," tegas Said Didu.
Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Bahlil juga harus bertanggungjawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya," ujar Said Didu.
Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, izin empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, dicabut.
Di antaranya, PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.
Said Didu mengatakan, ada satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik sembilan naga, Aguan atau Sugianto Kusuma yakni PT Kawei Sejahtera Mining.
"Kawei itu kan milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga," jelas Said Didu.rin
Editor : Redaksi
