KOTABARU (Realita)- Ketua DPRD, Syairi Mukhlis kabupaten Kotabaru meminta seluruh kepala desa untuk mendata warganya yang benar-benar tidak mampu dan didaftarkan ke dinas Sosial untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan bersubsidi dan dilaorkan ke Dinas Kesehatan Kotabaru.
Pernyataan itu disampaikan dia ketika menghadiri Musrenbang di kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Selasa (14/02/23).
Baca Juga: Soal Dugaan Tagihan Fiktif, BPJS Kesehatan Akui Masih Ada Saja RS yang Curang
Syairi Mukhlis mengatakan terkait penanganan kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu, baik itu untuk subsidi BPJS mandiri mereka dan juga penerima bantuan iuran.
Tentu terkait ini ada beberapa hal yang harus mereka penuhi, berdasarkan data dari desa kemudian masuk di BPKSnya dinas Sosial baru disampaikan ke dinas Kesehatan. Maka diolahlah untuk mereka menjadi peserta penerima iuran, sehingga mereka terjamin dan terkapar kesehatannya melalui dana yang bersumber dari dana APBD sendiri.
Baca Juga: Dugaan Tagihan Fiktif BPJS Kesehatan, Begini Modusnya
"Harapan kami penyaluran ini merata diseluruh kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 22 Kecamatan, tidak tertumpuk disatu kecamatan saja, karena didalam pendataan ini juga harus betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga merata menerimanya," ungkap Syairi Mukhlis.
Sementara itu, Camat Pulau Laut Utara Akhmad Junaidi mengatakan dengan adanya BPJS kesehatan bersubsidi masyarakat miskin bisa terbantukan dalam pelayanan kesehatan dalam hal ini berobat.
Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Korupsi Tagihan Fiktif BPJS Kesehatan
"Dan juga sempat kita dengar dari sekretaris Dinas Kesehatan bahwa masyarakat Kotabaru yang tidak mampu atau miskin akan dipermudah pelayanannya untuk berobat dirumah sakit," ungkapnya.hai
Editor : Redaksi
