PONOROGO (Realita)- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko benar-benar merealisasikan APBD Pro rakyat di Bumi Reog. Hal ini terbukti, guna mendukung pembangunan daerah, seluruh Mobil Dinas (Mobdin) di lingkup Pemkab Ponorogo akan dilelang.
Hal ini dibenarkan oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, ia mengatakan rencana dilelangnya seluruh Mobdin di lingkup Pemkab Ponorogo itu, untuk mengefesienkan anggaran daerah. Pasalnya, oprasional Mobdin PNS yang jumlahnya mencapai ratusan unit itu, sangat membebani keuangan APBD.
Baca Juga: Tangkal Isu Pecah Kongsi, Maljum Rilis Daftar Cabup-Cawabup Ponorogo Lewat PKB
" Untuk efesiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. Jadi begini, kendaraan kita banyak, jumlahnya ada ratusan. Beban operasionalnya sudah tinggi, lalu kemudian bensinnya juga sudah tinggi. Belum tentu efektif, maka bersama DPRD, kita mewacanakan itu untuk dilelang," ujarnya, Kamis (17/08/2023).
Sugiri mengaku, kendati masih sebatas wacana, namun dilelangnya mobil plat merah untuk memangkas jarak rakyat dengan pejabat. Menurutnya, image mobil plat merah buruk di mata masyarakat, dimana masyarakat menilai kendati digaji tinggi oleh negara, namun PNS masih mendapat fasilitas berupa mobil dinas, dimana bahan bakarnya juga dibiayai oleh negara.
" Ini masih wacana, belum menjadi keputusan. Tapi dewan sudah setuju. Apalagi masyarakat memandang kita (pejabat.red) ini seperti cermin, kemana-mana pakai plat merah gak kerja, kan gak pas," akunya.
Sugiri mengungkapkan, usai dilelangnya seluruh mobil plat merah, maka untuk oprasional PNS harus menyewa mobil dari pihak ketiga. Termasuk setingkat pejabat pimpinan daerah.
Baca Juga: Bentuk Generasi Berkualitas, DKKBN Ponorogo Implementasikan SSK
" Nanti sewa, saya juga nanti sewa. Semua tanpa terkecuali. Ada anggaranya untuk sewa. Tapi daerah sudah tidak lagi ada anggaran untuk maintenance dan BBM. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Ini lebih akuntabel dan perusahaan-perusahaan besar sudah melakukan itu," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengaku setuju dengan rencana dilelangnya mobil operasional daerah itu. Selain mewujudkan APBD pro rakyat, langkah ini sebagai solusi untuk mengatasi devisit APBD pada pos PAK senilai Rp 34 miliar.
" Aset bergerak (Mobdin) ini harus dikaji. Karena ini membebani keuangan daerah. Apakah masih efektif. Kalau tidak yang dihilangkan semua. Nanti kalau butuh kendaraan operasional biar rental saja," jelasnya.
Baca Juga: Bursa 3 Calon Cabup Ponorogo Menguat, Sugiri-Ipong Berpotensi Kembali Berhadapan
Politisi partai Nasdem ini mengaku, saat ini pihaknya tengah menbahas terkait wanacana lelang mobil dinas tersebut, dalam Raperda Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).
" Sedangkan kita bahas juga. Karena saat ini kita juga sedang membahas Raperda PDRD, yang mencangkup tentang Pendapat Asli Daerah (PAD)," pungkasnya.adv/znl
Editor : Redaksi
