MADIUN (Realita) - Kenaikan harga beras di Kota Madiun mendapat atensi serius. Persoalan tersebut menjadi fokus dalam high level meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Gedung Government Chief Information Officer (GCIO) pemkot bersama stakeholder setempat, Selasa (5/9/2023).
‘’Insya Allah segera kami gelar rapat kembali. Tunggu satu hingga dua hari langsung kami operasi pasar untuk menekan harga beras agar stabil,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi usai mengkikuti HLM TPID.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Bulog Ponorogo Jamin Stok Beras Aman
Maidi tak menampik kenaikan harga beras belakangan terakhir menjadi pemicu inflasi daerah. Berdasarkan catatan badan pusat statistik (BPS), inflasi Kota Madiun tercatat 0,02 persen. Komoditas beras memiliki andil inflasi sebesar 1,79 persen. Sehingga, perlu upaya pemkot untuk menekan harga beras agar tidak semakin liar.
‘’Pemkot berencana memberikan subsidi. Bagaimana mekanismenya perlu kami bahas lebih detil,’’ ujarnya.
Menurut Maidi, saat ini pemkot tidak dapat menggelontorkan subsidi beras milik Bulog lantaran terganjal aturan. Pasalnya, badan usaha milik negara (BUMN) itu sudah menerima subsidi harga beras dari pemerintah pusat. Sehingga, beras yang telah tersubsidi tersebut tidak bisa ditebus subsidi lagi oleh pemerintah daerah.
‘’Beras subsidi bulog Rp 9.950 per kilogram setelah subsidi. Kalau pemkot ingin subsidi, beli beras bulog di harga Rp 11.002 ribu. Nah, akan kami susun skema subsidi agar beras yang diterima masyarakat lebih murah,’’ janjinya.
Dia menambahkan, pemkot berencana menyalurkan subsidi untuk menebus beras langsung dari petani. Pasalnya, harga beras petani di kisaran Rp 9 ribu per kilogramnya. Sehingga, bila harga beras tersebut dapat dipangkas subsidi pemkot Rp 1-2 ribu per kilogram, maka masyarakat dapat membeli beras sekitar Rp 8-7 ribu per kilogram.
‘’Kalau seperti ini lebih murah,’’ jelasnya.
Ditempat yang sama, Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Ferdian Darma Atmaja mengatakan, pihaknya saat ini tengah menjalankan program siaga jaga harga pasar (Sigap) lewat beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP). Ada tiga pasar yang dipasok beras. Yakni, Pasar Besar Madiun (PBM), Pasar Sleko dan Pasar Kojo. Pun bekerja sama dengan pedagang untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 10.900 per kilogram kepada konsumen.
Baca Juga: Gus Muhdlor Tinjau Ketersediaan Beras di Gudang Bulog Buduran
‘’Harapannya agar masyarakat langsung menikmati beras sesuai harga HET,’’ ucapnya.
Ferdian menjelaskan, beras SPHP merupakan subsidi dari pemerintah pusat. Bulog menjual beras subsidi tersebut kepada pedagang Rp 9.950 per kilogramnya. Tujuannya, agar pedagang dapat menjual beras dengan harga maksimal sesuai HET.
Baca Juga: Harga Gabah Anjlok, DPRD Ponorogo Desak Pemprov Jatim dan Pemkab Stabilkan
‘’Harga beras SPHP bulog Rp 11.002 per kilogram. Karena ada subsidi, harga menjadi Rp 9.950 per kilogram untuk pedagang,’’ jelasnya.
Dia menerangkan, pemkot tidak bisa menebus beras SPHP Rp 9.950 per kilogram untuk kemudian disubsidi lagi. Pasalnya, harga hasil subsidi pemerintah pusat. Bila pemkot berencana melakukan subsidi, hanya diperbolehkan menebus beras sesuai harga bulog. Yakni, Rp 11.002 per kilogram.
‘’Sederhananya, secara aturan tidak bisa dobel subsidi. Kalau pemkot berencana subsidi, program subaidi pusat harus dicabut dulu. Kemudian, harga yang harus ditebus sesuai harga bulog sebelum subsidi,’’ jlentrehnya.
‘’Harga beras bulog sebelum subsidi (Rp 11.002) sebenarnya lebih murah dibandingkan beras medium di pasaran yang mencapai Rp 12.500,’’ imbuh Ferdian. adi
Editor : Redaksi
