JAKARTA (Realita)- Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto bersama parpol pengusung bekerja keras untuk menetapkan bakal cawapresnya.
Saat ini ada tiga nama potensial yang banyak disebut yakni Airlangga Hartarto usulan Golkar, Erick Tohir usulan PAN, dan Yusril Ihza Mahendra usulan PBB.
Baca Juga: Hadapi Sengketa Pilpres 2024, Yusril Pimpin Tim Hukum Prabowo-GIbran
Pengamat politik Syahrial Mayus mengatakan, bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto, harus jeli memilih bacawapres. Selain faktor elektabilitas, jugablbyang bersih dari kasus dan potensi masalah hukum. "Kalau mau aman, Prabowo pilih cawapres yang kalau bisa bersih dari catatan kasus hukum," kata Syahrial, Kamis (21/9), kepada wartawan.
Hal itu berdasarkan pengalaman pada Pemilu dan Pilpres sebelumnya. Banyak kampanye hitam dan saling serang dengan membongkar kasus-kasus lama. "Sejarah membuktikan di pemilu apalagi pilpres selalu terjadi black campaign, saling serang, saling bongkar borok lawan," ujarnya.
Baca Juga: Temuan Survei LRP: Yusril Mencuat, Khofifah Laku untuk Prabowo dan Ganjar
Menurutnya, dari ketiga nama di atas hanya Yusril yang dapat dikatakan bersih dari catatan hukum. Karena itu, Prabowo sebagai Capres harus betul-betul jeli memilih pendampingnya.
Diketahui, Airlangga beberapa waktu lalu dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Baca Juga: Ini Kelebihan Yusril Jadi Bacawapres Prabowo Dibandingkan Nama Lainnya
Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp.10,49 triliun hingga saat ini belum selesai.
Menurutnya, temuan BPK itu bisa saja menyeret nama Erick sebagai Menteri BUMN. Sementara Yusril bersih dari kasus hukum. "Saya kira semua data itu harus jadi pertimbangan serius," tandas Syahrial.kik
Editor : Redaksi
