KOTA MALANG (Realita)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengingatkan pihak Eksekutif, yakni Pemerintah Kota Malang, bahwa bencana banjir masih menghantui di Kota Pendidikan ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik, kepada media ini, Kamis (23/11/2023).
Pasalnya, menurut Asmualik, penangan banjir di Kota Malang sejauh ini bisa dibilang masih belum signifikan. Karena, terkait projek-projek utama penyelesaian banjir ini, seperti dicanangkan pembuatan sungai bawah tanah di daerah Soekarno-Hatta agar air bisa dibuang ke Sungai Brantas juga belum terealisasi hingga sekarang. Karena komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menaungi jalan itu juga belum membuahkan hasil.
Baca Juga: DPRD Setuju dan Sahkan Perubahan APBD Kota Malang 2024
"Itu kan rencananya dibuat sudetan dari utara ke selatan untuk dialirkan langsung ke Sungai Brantas. Kalau itu belum terealisasi, maka wilayah situ termasuk blimbing juga bakalan besar air yang masuk. Kita juga belum lihat itu sampai mana progresnya," katanya.
Memurutnya, penanganan banjir di Kota Malang ini sangat penting. Karena, Malang dataran tinggi, kalau penataan aliran airnya bagus maka bisa meminimalisir terjadinya banjir.
"Kalau banjir di daerah yang datar, seperti Sidoarjo, itu kan tidak terlalu berbahaya. Beda dengan banjir di Malang, kalau banjir air bah itu dikhawatirkan ada jiwa yang melayang. Misalnya di jalan motor kepleset langsung masuk selokan. Dan itu sudah pernah terjadi di Sawojajar. Kalau di Malang ini airnya naik ke jalan, terus pemotor keseret arus masuk ke sungai kan bahaya ini," ungkapnya.
Menurut dia, faktor terbesar di Kota Malang terhadap terjadinya banjir adalah, dulu aliran sungai di dalam Kota Malang adalah irigasi, namun saat ini menjadi sungai buangan. "Itu salah satu faktor yang menjadi masalah banjir. Selain itu, yang dulunya area persawahan yang menjadi resapan-resapan air, namun saat ini menjadi bangunan-bangunan, itu juga menjadi masalah," terangnya.
Selanjutnya, yaitu situs-situs yang dimiliki Kota Malang seperti di Taman Indragiri juga hilang. "Kita dorong pemerintah untuk membuat situs-situs lagi, namun katanya tidak memungkinkan," sebutnya.
Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS itu juga menyarankan, untuk penanganan banjir di Kota Malang ini harus dibentuk blok blok, seperti pengambilan sampah dan pembersihan sendimen.
Baca Juga: Ditandatangani, DPRD Kota Malang Setujui dan Sahkan Rancangan KUPA-PPAS APBD 2024
"Salah satunya di sungai Jl. Letjend Sutoyo. Kalau sampah itu tidak diambil, yang dikhawatirkan airnya tidak lewat sungai, justru malah lewat jalan. Ini kan bahaya bagi pengguna jalan dan masyarakat," tuturnya.
Legislatif, kata Asmualik, sudah sering kali mendesak pihak Eksekutif untuk penanganan banjir ini. Bahkan DPRD juga sudah terjun bersama masyarakat untuk pembersihan sampah. "Ternyata di dalam sungai itu banyak sampahnya, termasuk balok balok kayu itu juga banyak dan menyumbat jembatan. Jadi kita khawatir itu akan menyumbat jembatan, bikin buntu jembatan sehingga mengakibatkan banjir seperti kemarin," katanya.
Selain di Jl. Letjen Sutoyo, kata Asmualik, juga di daerah Kelurahan Mbareng dan masih banyak di tempat lainnya terkait masalah banjir juga belum terpecahkan.
Sementara, terkait master paln, Asmualik mengungkapkan ada beberapa titik yang disampaikan untuk mengatasi masalah banjir di Kota Malang. "Saya berharap ada beberapa titik untuk penangan banjir ini. Dan master plan itu nilainya lumayan besar, sampai 1,8 triliun rupiah. Maka solusi tercepat adalah dibuat pemetaan per blok untuk memprioritaskan mana yang lebih penting," pungkasnya.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Targetkan Rancangan APBD Perubahan 2024 Bisa Disahkan Awal Agustus
Sebelumnya, DPRD melalui rapat paripurna juga mengingatkan terkait penanganan masalah banjir di Kota Malang. Menurut Legislatif, permasalahan banjir di beberapa titik Kota Malang terus berulang tiap tahunnya. Bahkan terdapat beberapa titik baru penggenangan air.
DPRD meminta penjelasan pihak Eksekutif mengenai titik prioritas pembangunan sistem drainase terintegrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam upaya penanganan permasalahan banjir terutama normalisasi drainase di titik titik rawan banjir dan genangan air yang belum tersambung ke sungai.
"Salah satu di antaranya adalah daerah Mergan, termasuk beberapa titik pembangunan drainase berupa Block cuvert yang posisinya lebih tinggi daripada jalan," kata jurubicara salah satu fraksi DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna beberapa waktu kemarin.adv/mad
Editor : Redaksi
