JAKARTA- Program yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran Rakabuming hingga kini masih menjadi perbincangan hangat.
Prabowo-Gibran Rakabuming rencananya akan menjalankan program makan siang gratis jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Makan 32 Ribu Burger Big Mac, Pria Ini Raih Rekor Dunia
Namun, program Prabowo-Gibran Rakabuming itu tak sepenuhnya mendapat sambutan baik oleh khalayak.
Salah satunya Ketua Umum Ganjarian Spartan, Guntur Romli yang turut mengkritik program tersebut.
Dalam cuitannya, Guntur membagikan info grafis yang membandingkan program Ganjar-Mahfud MD dengan program Prabowo-Gibran.
Dalam info grafis tersebut disebutkan jika 21 program Ganjar-Mahfud MD akan menelan biaya Rp500 T per tahunnya.
Sementara itu, program Prabowo-Gibran akan menelan anggaran Rp450 T per tahun hanya untuk satu program.
Sontak saja kondisi ini menurut Guntur kurang pas dan tepat.
Baca Juga: Saat Sibuk Syuting, Sapri Suka Minum Energy Drink untuk Jaga Stamina
Ia menilai kurang efektif jika anggaran Rp450 T per tahun hanya untuk satu program saja.
"500 T/tahun untuk 21 Program Vs 450 T/tahun hanya unt 1 program makan-makan. Silakan yg waras memilih....," ujarnya.
Di sisi lain, Tim TKN Prabowo-Gibran, dr Ardiansyah mengungkapkan jika anggaran untuk program makan gratis tersebut tidak akan membebani APBN.
Menurutnya, jika masyaakat setuju dengan program tersebut, maka dana untuk penyokongnya tak hanya didapatkan dari APBN saja.
Baca Juga: Opie Kumis: Sapri Suka Gorengan, Es dan Makan Bisa sampa 6 Kali Sehari
Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panji Irawan tak menampik jika program tersebut membutuhkan biaya yang fantastis.
"Tentu saja itu perlu biaya, kami sudah menghitung jadi memang angkanya bisa mencapai ratusan triliun, tetapi kami juga sudah menghitung bahwasanya di dalam kami punya koleksi dari tax masih banyak kebocoran," katanya.
Soal memaksimalkan penerimaan pajak, Prabowo-Gibran akan memiliki program prioritas untuk membentuk badan penerimaan negara.
Lembaga tersebut nantinya akan bertugas menghimpun sumber-sumber pajak.kl
Editor : Redaksi
