Raperda RTRW Disahkan, Zona Wisata Ponorogo Bebas Tambang

PONOROGO (Realita)- Setelah proses panjang perencanaan dan pembahasan hingga 7 tahun lamanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akhirnya mengesahkan perubahan ketiga atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo.

Pengesahan Raperda RTRW yang baru ini dilakukan dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD, yang dihadiri langsung oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Senin (22/01/2024). 

Baca Juga: Demonstrasi Penutupan Tambang Ilegal di Ponorogo Nyaris Ricuh

Tak hanya menyinggung tentang rencana reaktivasi rel kereta api Madiun-Balong, Lahan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Sampung, serta Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam peraturan daerah RTRW ini juga mengatur tentang pengaturan zonasi tambang, dimana di salah satu pasalnya menyebut zona wisata dibebaskan dari aktivitas pertambangan. 

" Zona tambang masuk. Memang ada  kemarin itu, ada beberapa tempat yang semula zona tambang kita sepakati dianulir karena salah satunya untuk tempat wisata," ujarnya. 

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, mengungkapkan masuknya pengaturan zonasi tambang dan pembebasan zona wisata dari aktivitas tambang ini, dalam rangka menyelamatkan alam Ponorogo dari ekploitasi yang tidak terkendali, serta  menjawab persoalan tambang ilegal yang marak di Kabupaten Ponorogo saat ini. 

Baca Juga: Banyak Keluhan, Pemkab Ponorogo Mulai Kenakan Pajak Tambang Ilegal

" Agar alam kita terjaga konservasinya, untuk itu pertambangan dan yang lain-lain kita atur sedemikian rupa biar keren. Yang memang tidak sesuai untuk tambang baik seperti pasirnya, jangan dipaksakan untuk ditambang," ungkapnya. 

Sugiri mengaku, dengan disahkannya RTRW ini, sejumlah pengusaha tambang yang saat ini melakukan aktivitas pertambangan di zona bebas tambang dipastikan akan dicabut izinnya. 

Baca Juga: Dua Penggali Tambang Ilegal Tewas, Kapolri Diminta Copot Kapolres Lebak

" Itu konsekuensi logis dari peraturan disahkan," akunya. 

Perlu diketahui, bidang pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo pada tahun 2023 lalu mencatat, dari 27 lokasi tambang hanya 4 tambang yang berizin dan membayar Pajak Daerah (PD). Sedangkan 23 tambang lainnya berstatus ilegal. Kondisi ini pun mengundang protes dari aliansi mahasiswa yang menuntut penutupan puluhan tambang ilegal itu, lantaran tak hanya merusak alam, sejumlah ruas jalan di Ponorogo pun ikut rusak akibat aktivitas hilir mudik truk tambang.znl

Editor : Redaksi

Berita Terbaru

Dua Begal Muda Berhasil Diamankan Warga

BOJONGGEDE - Dua orang pria diduga begal diamankan warga Perumahan Villa Asia, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Informasi yang dihimpun, keduanya diduga …