WASHINGTON - Israel terpojok setelah ratusan pejabat Amerika Serikat (AS), Inggris dan Eropa menentang kebijakan menndukung Zionis.
Sebanyak 800 pejabat AS, Inggris dan Uni Eropa (UE) telah merilis surat terbuka yang ditandatangani menentang dukungan terhadap Israel pada perang di Gaza, Jumat (2/2/2024).
Baca Juga: Rumah Sakit Nasser di Gaza Jadi Markas Teroris Israel
Menurut para pejabat dan eks pejabat yang mempelopori atau mendukung inisiatif ini, surat itu menandai pertama kalinya para pejabat dari negara sekutu Israel di seberang Atlantik bersatu untuk mengkritik pemerintah mereka atas perang itu.
Para pejabat menegaskan bahwa mereka berbicara karena sebagai pegawai negeri, merupakan tugas mereka untuk menolong meningkatkan kebijakan dan membantu kepentingan negaranya.
Selain itu, mereka juga lantang berbicara karena percaya pemerintahan negaranya perlu untuk mengubah arah perang.
“Kebijakan pemerintah kami saat ini melemahkan moral mereka dan melemahkan kemampuan mereka untuk membela kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia secara global,” bunyi surat tersebut dilansir dari Anadolu Agency.
Surat itu menambahkan ada risiko yang masuk akal bahwa kebijakan pemerintah mereka berkontribusi atas pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, kejahatan perang dan pembersihan etnis atau genosida.
Baca Juga: Ferdi Nuril Tanya Soal Kerjasama Pertanian Indonesia dengan Israel, Dahnil Menjawab
Dokumen itu sendiri dilaporkan melindungi identitas dari pejabat yang menandatanganinya.
Menurut salah satu inisator surat terbuka yang bekerja lebih dari 20 tahun di Departemen Luar Negeri AS, mereka tak mengungkapkan identitas karena takut adanya pembalasan.
Namun, sekitar 800 pejabat saat ini telah memberikan persejuan terhadap surat tersebut, yang diam-diam beredar di kalangan pegawai tingkat nasional di berbagai negara.
Upaya ini mengungkap sejauh mana kebijakan pro-Israel di kalangan pemimpin AS, Inggris dan Eropa telah memicu perbedaan pendapat di kalangan pegawai negeri.
Baca Juga: Indonesia Kecam Dua Menteri Zionis Israel
Juga termasuk mereka yang terlibat dalam kebijakan luar negeri pemerintah mereka.
Salah satu penyelenggara mengatakan bahwa sekitar 80 orang yang menandatangani perjanjian ini berasal dari lembaga-lembaga AS, terbesar dari Departemen Luar Negeri.
Sedangkan, otoritas pemerintahan yang paling diwakili di antara para penandatangan adalah lembaga-lembaga kolektif UE diikuti Belanda, dan AS.pas
Editor : Redaksi
