APBN di Jawa Timur Surplus Rp20,38 Triliun

SURABAYA (Realita) - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur dipimpin Sigit Danang Joyo menggelar Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur sampai 29 Februari 2024 di Aula Majapahit GKN Surabaya 1, Rabu (20/3/2024). Kegiatan ini juga disertai daring melalui Zoom Meeting.

Seperti biasa, diawali dengan penyampaian Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur, yang diantaranya disebutkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2023 sebesar 4,69% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Triwulan III-2023.

Namun demikian, lanjut Sigit, Jawa Timur tetap menjadi kekuatan Ekonomi Ke-2 di Pulau Jawa dengan kontribusi 24,99% dan secara nasional berkontribusi sebesar 14,22% dari total PDB Indonesia di Triwulan IV-2023.

Disebutkan pula, investasi di Jatim konsisten tumbuh. Pada triwulan IV-2023 nilai investasi tercatat sebesar Rp45,04 triliun, tumbuh 15,78% (q-to-q) dan 43,87% (y-on-y). Tingkat Inflasi Jatim pada Januari 2024 sebesar 2,47% (y-on-y), namun terjadi Deflasi 0,10% (m-to-m) dan 0,10% (y-t-d).

Kemudian, disampaikan pula Perkembangan Realisasi APBN Regional & APBD Konsolidasian. Pertama tentang Realisasi APBN Regional. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp43,06 triliun atau 15,50% dari target sebesar Rp277,86 triliun, secara nominal terkontraksi -3,34% dibandingkan periode yang sama TAYL.

Dari sisi Penerimaan Pajak telah tercapai realisasi sebesar 15,12% (Rp18,22 triliun) dari target Rp120,52 triliun. Sedangkan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai 15,52% (Rp23,59 triliun) dari target (Rp152,00 triliun ), dan realisasi PNBP mencapai 23,36% (Rp1,25 triliun) dari target Rp5,34 triliun.

Untuk Belanja Negara sampai 29 Februari 2024 terserap Rp22,67 triliun atau 17,65% dari pagu belanja negara di Jawa Timur sebesar Rp128,44 triliun.

Secara keseluruhan, lanjut Sigit, APBN di Jawa Timur sampai dengan 29 Februari 2024 menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dengan capaian surplus hingga Rp20,38 triliun atau 13,64% dari target surplus di angka Rp149,42 triliun.

Berikutnya, Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian se-Jatim sampai 29 Februari 2024 Rp20,82 triliun (16,41%) dari Target TA 2024 sebesar Rp126,86 triliun, mengalami pertumbuhan baik persentase (25,77%) maupun nominal (25,57%) secara year-on-year (yoy).

Sedangkan Belanja APBD Konsolidasian se-Jatim sampai 29 Februari 2024 telah terealisasi Rp7,65 triliun atau 5,56% dari Pagu Belanja TA 2024 sebesar Rp137,69 triliun yang didominasi oleh komponen Belanja Pegawai dengan proporsi 54,27%.

Surplus APBD sampai 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp13,17 triliun, dengan Pembiayaan Bersih sebesar –Rp4,57 triliun menghasilkan SILPA sampai 29 Februari 2024 mencapai Rp8,60 triliun.

"Proporsi Realisasi TKD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 75,66% menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi maktor dominan sumber pendanaan APBD di Pemda se-Jawa Timur," kata Sigit.

Selanjutnya disampaikan pula Current Issue (isu terkini) Kemenkeu Satu Jawa Timur. Pertama, Penyaluran KUR dan UMi. Sampai Februari 2024 penyaluran Kredit Program mencapai Rp6.759,97 miliar kepada 152.155 debitur, terdiri dari penyaluran KUR Rp6.638,40 miliar kepada 123.768 debitur, UMI sebesar Rp121,57 miliar kepada 28.387 debitur.

Penyaluran KUR tumbuh positif 360,38%(debitur) dan 734,61% (nominal), dan penyaluran Umi tumbuh 35,32% (debitur), dan 66,87% (nominal).

Kedua, Reviu Penyaluran TKD. Sampai dengan 29 Februari 2024, Transfer ke Daerah tercapai realisasi Rp15,75 triliun (19,60% dari alokasi Rp80,36 triliun), mengalami pertumbuhan impresif mencapai 33,43% dibandingkan capaian tahun yang lalu. Pertumbuhan ini ditopang pertumbuhan Dak Non Fisik, Dana Desa, DBH, dan DAU.

Pertumbuhan DAK Non Fisik diperoleh dari Jenis DAK Non Fisik BOSP, dan dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah terealisasi di Februari ini, sementara di Februari 2023 belum ada realisasi.

TKD berkontribusi sebesar 75,66% pada Total Penerimaan APBD di Jawa Timur. Hal ini menunjukan ketergantungan daerah terhadap penyaluran TKD ini masih cukup besar, sehingga harus memperkuat penerimaan dari PAD, dan Pendapatan Daerah Lainnya.

Ketiga, Penerimaan Negara. Beberapa isu terkait penerimaan negara di Jawa Timur meliputi Pajak (DJP). Capaian Penerimaan Pajak Januari sampai Februari tumbuh sebesar 8,43% (c to c) atau sebesar Rp18,22 triliun.

Hal tersebut menunjukkan trend pertumbuhan positif sejak tahun 2022, sebagai pemulihan aktivitas ekonomi dan berlakunya tarif PPN 11%. Untuk Penerimaan PPN dan PPnBM di Jawa Timur menyumbang penerimaan sebesar 60,89% dan PPh Non Migas sebesar 38,48%.

Pada tahun 2025 tarif PPN akan meningkat menjadi 12% dan diharapkan akan menumbuhkan penerimaan PPN. Penerimaan PPN dan PPnBM HouseHold pada Maret sampai April 2023 lalu tumbuh sebesar 43,9%, diproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM HouseHold pada periode Maret sampai April ini turut meningkat.

Sedangkan capaian penerimaan Cukai terkontraksi sebesar 18,39% (yoy). Hal ini merupakan dampak penurunan pemesanan pita cukai HT pada periode Desember 2023 (fasilitas penundaan pembayaran 60 hari).

Produksi rokok sampai Februari 2024 tumbuh sebesar 1,59 miliar batang atau setara 6,4% (yoy) dibanding periode yang sama pada 2023. Pertumbuhan produksi ini akan berdampak pada realisasi penerimaan cukai pada periode April 2024 karena adanya fasilitas penundaan pembayaran cukai 60 hari.

Penerimaan Bea Masuk sampai Februari 2024 secara nominal tumbuh 12,43% (yoy) dibanding periode yang sama pada 2023, namun secara capaian penerimaan Bea Masuk terkontraksi sebesar 3,39% (yoy). Pertumbuhan penerimaan Bea Masuk disebabkan
tumbuhnya devisa impor sebesar 21,05%.

Penerimaan Bea Keluar sampai Februari 2024, baik secara nominal maupun capaian terkontraksi 32,92% (yoy) dan 68,65% (yoy). Hal ini disebabkan turunnya harga referensi CPO dibanding 2023, dan netto/volume ekspor komoditas yang dikenai Bea Keluar. gan

Editor : Redaksi