SURABAYA (Realita)- Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur sebesar 7,05 persen pada Kuartal II 2021 harusnya bisa lebih baik lagi dan lebih melesat. Hal itu dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka pertumbuhan ekonomi melesat ditengah pandemi Covid-19. Padahal, pertumbuhan ekonomi di Jatim biasanya selalu melebihi Nasional.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muhammad Fawait saat dikonfirmasi, Kamis (12/8/2021). Menurut Politisi Partai Gerindra ini, instrumen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi, investasi, ekspor dan impor tentu mengalami penurunan.
Baca Juga: Kiai Suyuti Thoha Doakan Dokter Agung Terpilih Kembali Di Pemilu 2024
"Maka salah satu yang betul-betul kita harapkan untuk menyelamatkan pertumbuuan ekonomi atau mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Jatim adalah goverment expenditure (Pengeluaran Pemerintah, red)," katanya.
"Kuartal II ini masih dibawah Nasional. Coba belanja pemerintah khususnya yang padat karya di maksimalkan, kami yakin akan jauh lebih tinggi dibanding Nasional," tambahnya.
Gus Mufa, sapaan akrab Muhammad Fawait mengungkapkan bahwa pengeluaran Pemprov Jatim belum optimal. Karena sampai bulan Agustus, waktu rapat Pansus di DPRD Jatim belanjanya sekitar 50 persen.
"Tentu, bagi kami, di bulan Agustus ini belanja-belanja yang padat karya. Kan, sekarang banyak orang di PHK, banyak orang kesulitan pekerjaan. Kalau belanja pemerintah provinsi Jatim ini, khususnya terkait padat karya itu bisa dipercepat, ini tentu bisa mengurangi masalah yang ada di masyarakat, khususnya di pedesaan," ungkapnya.
Dari goverment expenditure ini, lanjut Gus Mufa, Pemprov Jatim harusnya bisa membantu salah satu penyelamat ekonomi Republik Indonesia, termasuk Jawa Timur di dalamnya yaitu UMKM.
Baca Juga: Ratusan Relawan SDA Banyuwangi Doakan Dokter Agung Terpilih Kembali
Ia mencontohkan, di tahun 1998, Indonesia masuk krisis dan 2008 juga terancam krisis. Menurutnya, yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman krisis itu adalah sektor informal dan sektor usaha kecil dan menengah.
"Maka, salah satu solusinya adalah membuat semacam tempat aduan bagi UMKM yang harus mendapatkan relaksasi dari perbankan seperti Bank Jatim yang merupakan salah satu BUMD kita. Tanpa kita bantu mereka, maka usaha kecil juga akan mati juga sekarang kalau kondisi pandemi seperti ini," ulasnya.
Gus Mufa membeberkan, krisis 2008 silam tidak separah saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Kalau pandemi saat ini, usaha kecil juga sedikit banyak terpengaruh. "Maka, lewat pengeluaran pemerintah ini harusnya dimaksimalkan untuk penyelamatan sektor informal dan sektor UMKM," imbuhnya.
Di samping itu, dari goverment expenditure, pihaknya juga meminta kepada Pemprov Jatim untuk menggandeng pesantren. Sebab, ketika pesantren digandeng itu akan ldbih optimal dalam memberikan eksternalitas positif pada masyarakat sekitar.
Baca Juga: DPRD Jatim Akui Dongkrak Ekonomi Lokal
"Kita lihat, di dekat pesantren mesti ekonomi masyarakat naik. Artinya, kalau selama ini mungkin ada pesantren kurang optimal, kita gandeng mereka sudah sudah memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi di Jatim. Apalagi, diberikan perhatian lebih," pungkas Gus Mufa yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Jatim menunjukkan pergerakan yang makin progresif pada Kuartal kedua tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi Jatim mampu melesat hingga 7,05 persen (y-o-y).
Pencapaian ini menjadi kabar gembira sekaligus energi positif bagi provinsi ini di tengah berbagai upaya dalam menangani COVID-19 serta penerapan PPKM darurat hingga PPKM Level 4.
Editor : Redaksi
