SURABAYA (Realita) - Untuk mewujudkan penerapan good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data, belum lama ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menyelenggarakan Diskusi Panel bersama Badan Intelijen Negara (BIN) Jawa Timur.
Bertempat di Ruang Bromo Kantor Pusat Bank Jatim, diskusi ini diisi Kepala Badan Intelijen Negara Jawa Timur Brigjen Pol. Rudy Tranggono, S.ST MK, dan disimak seluruh Direksi, SEVP, Vice President, AVP, Pemimpin Cabang serta seluruh Jatimers yang hadir online maupun offline.
Baca Juga: Dukung Kemajuan UMKM, Bank Jatim Salurkan CSR ke Pemkab Pamekasan
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dalam sambutannya mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib senantiasa menerapkan good governance secara konsisten agar mampu menjaga pertumbuhan bisnis dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada.
Saat ini Bank Jatim telah memiliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional. Hadirnya standar internasional keamanan ini dapat membantu Bank Jatim membangun dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang menyeluruh dari aspek kebijakan dan tata kelola, SDM, teknologi, serta peran aktif manajemen.
”Kami berharap semoga dengan adanya diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jawa Timur ini dapat menambah wawasan Jatimers dalam hal good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data," ucap Busrul.
"Kami juga berharap semoga Jatimers semakin mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mitigasi risiko yang berpotensi terjadi di dalam operasional perbankan,” tambahnya.
Adapun rencana kerja sama secara kelembagaan dengan BIN Jawa Timur ke depannya adalah dengan melakukan kerja sama dalam upaya penanggulangan cyber crime dan kebijakan strategis lainnya.
Baca Juga: Bank Jatim dan Bank Sultra Resmi Jalin Sinergitas KUB
Brigjen Pol. Rudy Tranggono mengatakan, apabila dalam dunia perbankan telah menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak, yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, serta memaksimalkan nilai perbankan.
Menurut Rudy, perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal, respon yang cepat, dan memberikan solusi terbaik untuk pengelolaan keuangan. Maka dari itu, dalam mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan dan pengendalian, pengembangan SDM, serta keadilan dan kepastian hukum.
Terkait kejahatan siber, kata Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya peristiwa besar seperti Pemilu 2024 yang melibatkan data masyarakat Indonesia.
”Apabila kejahatan siber ini menghampiri perbankan, tentu dampaknya sangat besar. Mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan operasional, penularan antar bank, dan akibat hukum,” tutur Rudy.
Baca Juga: KPID Jawa Timur Nobatkan Bank Jatim BUMD Peduli Penyiaran
Oleh karena itu, lanjut Rudy, penting sekali melakukan antisipasi dan cegah dini tindak kejahatan data dengan menerapkan teknologi keamanan yang canggih, menerapkan protokol keamanan yang ketat, memantau secara berkala aktivitas jaringan, mendeteksi anomali, meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan data dan langkah-langkah pencegahan.
Agar perbankan tidak terkena kejahatan data, saran Rudy, perusahaan harus memprioritaskan keamanan siber di manajemen, kolaborasi antar lembaga, membentuk tim gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden, merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, dan melaksanakan pelatihan serta upgrade IT secara berkelanjutan.
”Kami juga siap melakukan sinergi dengan Bank Jatim demi terciptanya good governance dan terhindar dari cyber crime,” tambah Rudy. gan
Editor : Redaksi
