MOJOKERTO (Realita)- Herman Budiyono, Komanditer Pasif CV Mekar Makmur Abadi (MMA) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Selasa (1/10/2024). Pria berusia 42 Tahun , didakwa gelapkan uang perusahaan senilai Rp 12 miliar.
Dalam dakwaannya, JPU Rizka Apriliana menyatakan, bahwa terdakwa Herman Budiyono Bin Bambang Sutjahjo pada tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 telah melakukan penggelapan. Saudara Bambang Sutjahjo mendirikan CV Mekar Makmur Abadi pada tanggal 6 Desember 2019.
Baca Juga: Sidang Dugaan Penggelapan CV MMA, Saksi: Tidak Ada Uang Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa Herman
"Bambang Sutjahjo selaku Direktur dan terdakwa selaku Persero Diam (Komanditer Pasif), dengan modal awal pendirian CV sepenuhnya berasal dari saudara Bambang Sutjahjo sebesar Rp3.524.024.000 dan usaha tersebut bergerak di bidang perdagangan ban truck, semua pengelolaan CV dijalankan oleh saudara Bambang Sutjahjo," ungkapnya.
Pada tanggal 8 Juli 2021, Bambang Sutjahjo meninggal dunia. Sebelumnya, Bambang Sutjahjo memberikan token BCA beserta nomor pin nya milik CV MMA kepada terdakwa yang merupakan salah satu anak dari Bambang Sutjahjo yang pada saat itu berada di Mojokerto. Sedangkan empat anak Bambang Sutjahjo lain di luar kota.
"Saksi Juliati Sutjahjo di Jerman, Hadi Poenomo Sutjahjo, Lidiawati Sutjahjo tidak berada di Mojokerto. Sehari setelah Bambang Sutjahjo meninggal dunia, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi serta saksi Hartatiek yang merupakan ibu kandung terdakwa mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi dari Juli sampai Desember 2021 total Rp12.283.510.000," ujarnya.
Saksi meminta terdakwa untuk bermusyawarah dengan keluarga terkait pembaruan akta pendirian CV MMA, namun terdakwa selalu menolak. Tanggal 13 November 2023, saksi mengirim tiga kali surat somasi kepada terdakwa terkait pertanggungjawaban transaksi keuangan CV MMA. Namun terdakwa tidak mau dan tetap menjalankan perusahaan.
"Terdakwa tetap menjalankan perusahaan menggunakan rekening pribadi dan menguasai usaha tersebut serta tidak membagi dengan saudara-saudaranya dan ibu kandung terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.283.510.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," tegasnya.
"Tadi sudah dibacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, terserah saudara menangganinya seperti apa dalam eksepsi saudara. Tadi sudah dibacakan dakwaan, ada keberatan. Silahkan dituangkan dalam eksepsi saudara. Sidang ditunda tanggal 8, hari Selasa," tutup Ketua Majelis Hakim, Ayu Sri Adriyanthi Widja yang juga Ketua PN Mojokerto ini.
Baca Juga: Thomas Michael Leon Lamury Hadjon Diadili Perkara Pencurian Atas Laporan Tantenya
Menanggapi dakwaan JPU, Penasihat Hukum terdakwa Michael SH, MH, CLA, CTL, CCL menilai jika dakwaan JPU prematur. Pihaknya keberatan atas hukum acara pidana yang di langgar oleh JPU sehingga merugikan hak-hak terdakwa.
"Perkara waris belum ada putusan perdata terkait CV yang dibekukan, apa CV tersebut merupakan warisan? karena di dalam CV itu, kepengurusan hanya ada dua. Papa terdakwa dan terdakwa," jelasnya.
Terkait transfer uang dari rekening CV ke pribadi terdakwa tersebut menurutnya digunakan untuk kepentingan CV. Tidak ada audit atau hasil audit yang menyatakan kerugian tersebut, menurutnya jika ada penggelapan maka harus ada hasil audit. Terdakwa justru mengajukan audit kepada penyidik termasuk melampirkan bukti-bukti.
"Namun tidak ada berkas perkara. Perkara ini, P21 setelah penahanan 60 hari artinya hari terakhir masa tahanan baru dinyatakan P21. Tahap 2 jam 8 malam, ada kepentingan apa? Ini yang kami pertanyakan. Seharusnya dibuktikan dulu keperdataaannya dan audit itu menentukan apakah untuk kepentingan pribadi atau perusahaan," urainya.
Baca Juga: Keterangan Ahli Pidana dan Perdata, Perbuatan Herman Tidak Melawan Hukum
Meski terdakwa sebagai Komanditer Pasif namun terdakwa juga menyetor modal untuk perusahaan. Terkait penahanan menurutnya tidak seharusnya dilakukan penahanan karena perkara tersebut merupakan masalah keluarga. Kuasa hukum menjelaskan jika terlapor adalah kakak kedua terdakwa.
"Selama ini, terdakwa dan istri tinggal di sana dan merawat mama-papanya. Itu yang harus diingat, kakak-kakaknya tidak ada yang tinggal di Mojokerto. Masak setoran dianggap sebagai penggelapan, masak dia menggelapan uangnya sendiri. Dari mana Rp12 miliar ini? Nanti akan kita buktikan di pengadilan," paparnya.
Penasihat hukum menegaskan ada tiga poin yang menjadi keberatan kliennya yakni masalah penahanan, keperdataan dan audit. Sehingga pihaknya akan membuktikan terkait tuduhan yang dilayangkan pelapor dengan bukti-bukti yang ada. Untuk mengajukan asepsi atau tidak pihaknya akan mempelajari berkas perkara karena ia belum mendapatkan berkas perkara.
"Kita akan lihat lagi kedepan karena dakwaan cuma tiga lembar, kami baru mendapatkan dakwaan jam 2 kurang 15. Kami fokus masalah keberatan penahanan, tidak dilakukan audit dan menanyakan apakah CV MMA itu merupakan warisan atau gono-gini. Ada nggak bukti perdatanya, seharusnya ini masalah perdata. Akhirnya no viral, no justice," pungkasnya.ys
Editor : Redaksi
