MADIUN (Realita) – Kekesalan dosen aparatur sipil negara (ASN) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sudah tak terbendung lagi. Para dosen menggelar aksi demonstrasi menuntut tunjangan kinerja (tukin) sejak 2020 silam yang tak kunjung dibayar. Aksi unjuk rasa itu digelar di kampus Politeknik Negeri Madiun (PNM), Kamis (23/1/2025).
‘’Kami dosen ASN di Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) tidak mendapat tukin yang berlangsung selama empat sampai lima tahun,’’ kata salah seorang dosen saat unjuk rasa di kampus PNM, Hanifah Nur Kumala, Kamis (23/1/2025).
Baca Juga: Dosen FIP UNESA Melaksanakan Pelatihan Public Relation bagi Guru SD
Hanifah mengungkapkan, perlakuan pemerintah tidak mencairkan tukin terhadap para dosen ASN merupakan bentuk diskriminasi. Sebab, dosen di entitas lain atau di luar Kemendiktisaintek mendapat tukin mereka. Hal itulah yang memicu para dosen ASN untuk menuntut hak yang sama.
‘’Dalam Undang-Undang tentang profesi dosen tidak membedakan dosen dari entitas mana pun. Kalau rekan dosen entitas lain mendapat tukin, kami berharap hak yang sama,’’ ucap dosen Teknik Listrik PNM itu.
Menurut Hanifah, para dosen ASN LLDIKTI menjadi korban drama perubahan nomenklatur Kemendiktisaintek. Selain tukin, tidak sedikit dosen yang mengalami penundaan pra-jabatan, kenaikan jabatan, dan sertifikasi dosen.
‘’Beberapa tahun terakhir terjadi perubahan nomenklatur. Tapi, makin ke sini makin tidak jelas,’’ ujarnya.
‘’Kami mengalami bentuk diskriminasi dan itu kami tolak,’’ imbuh Hanifah.
Qimiyatus Saadah, salah seorang dosen PNM, mengaku dibuat bingung dengan kebijakan pemerintah terkait pencairan tukin dosen ASN LLDIKTI. Pada Oktober tahun lalu, misalnya. Kemendikbudristek era Menteri Nadiem Makarim sempat mengeluarkan keputusan nomor 447/2024 tentang tukin.
Alih-alih dicairkan, Kemendiktisaintek justru mengeluarkan pernyataan bahwa tukin dosen ASN belum dapat dibayarkan.
‘’Padahal Kepmendikbudristek (keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi) sudah ada dan mulai Januari ini tukin akan dibayarkan,’’ beber dosen Akuntansi PNM itu.
Ridho Muarif, koordinator aksi unjuk rasa, menyebut aksi yang dilakukan dosen PNM sebagai bentuk luapan kekesalan atas perlakuan pemerintah. Sejak 2020 silam, dosen ASN LLDIKTI tidak menerima tukin sepeser pun. Jika aksi ini tak digubris pemerintah, bukan tidak mungkin dosen PNM berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi serupa.
‘’Dosen ASN LLDIKTI hanya mendapat gaji pokok dan uang kehadiran sejak 2020. Mulai asisten ahli, lektor, lektor kepala, hingga profesor,’’ sebutnya.
Ridho tak menampik adanya wacana pemerintah pusat memasang anggaran tukin bagi dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun. Namun, nominal tersebut dirasa hanya untuk membayar tukin dosen tahun ini.
‘’Anggaran baru diajukan karena ada tuntutan para dosen. Itu pun belum termasuk tukin yang tertunda sejak 2020. Akan kami kawal tukin hingga masuk di rekening kami,’’ pungkasnya. adi
Editor : Redaksi
