MALANG (Realita)- Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru dilaksanakan di Kota Malang. Politisi PDIP ini menganggap bahwa perlu adanya cost sharing terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang, yakni antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menutup selisih biaya penyediaan makanan yang mencapai Rp 15 ribu perporsi.
Secara keseluruhan, program MBG rencananya dianggarkan melalui APBN senilai Rp 10 ribu per porsi. Di Kota Malang, angka ini menurutnya perlu ditambah hingga Rp 15 ribu per porsi.
Baca Juga: Komisi C DPRD Kota Malang Sampaikan Capaian 2024, Jadikan Evaluasi 2025
“Sepertinya perlu cost sharing, karena dari pusat kan hanya Rp 10 ribu. Tentu pembiayaannya (ideal) sampai Rp 15 ribu,” kata Amithya. Dengan anggaran Rp 15 ribu per porsi, wanita yang akrab dipanggil Mia ini, menyebutkan bahwa menu yang didapat akan lebih baik lagi. Baik dari gizi, porsi, dan higienitasnya.
"Sehingga nanti dengan Rp 15 ribu itu sudah lengkap. Ada susunya, sayur mayur, lauk pauknya lengkap dengan gizi sesuai standar," harapnya.
Di Kota Malang, program MBG tersebut baru saja dilaksanakan Senin (13/01) di SDN Lowokwaru 3 bekerja sama Corporate Social Responsibility (CSR) Gojek. Dengan harga perporsinya Rp 14.900 yang berisi nasi, ayam goreng krispi, tumis kacang panjang, tempe, buah semangka, dan susu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengatakan bahwa data sasaran pelajar di Kota Malang ada sebanyak 137 ribu baik jenjang TK hingga SMA.
“Ada 137 ribu siswa, itu jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK, madrasah juga,” tandasnya.
Baca Juga: Atasi Macet, DPRD Kota Malang Desak Pemkot Realisasi BTS
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Husnul Muarif mengatakan bahwa makanan bergizi memang perlu memenuhi beberapa unsur. Seperti adanya karbohidrat sebagai sumber energi.
“Kemudian protein hewani dan nabati untuk membantu memperbaiki dan pertumbuhan sel. Ini bagus untuk anak anak,” ujarnya. "Dan juga perlu vitamin mineral yang terkandung dalam buah buahan. Lalu susu yang memiliki kandungan kalsium sebagai penunjang pertumbuhan anak, yang seluruhnya harus higienis", imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto mengatakan bahwa jika diperlukan, Pemkot Malang bisa mengalokasikan anggaran pendamping untuk pelaksanaan program MBG.
"Kalau memang dibutuhkan dana pendamping dari APBD, bisanya ya itu menyesuaikan di perubahan APBD. Karena kemarin sudah didok dan belum masuk," terang sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Sebut, Pedagang PBM Butuh Segementasi dan Kepastian Soal Bedak Gratis
Berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama Pemprov Jatim, jika dibutuhkan kucuran anggaran dari APBD, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (KKD) di masing-masing kabupaten/kota karena program tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Dari laporan yang ia terima, dalam satu hari penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,5 miliar.
"Kami mengalkulasikan, kalau sebulan ketemu berapa. Kalau dari budget memang agak berat, itu anggaran yang lumayan besar. Diuji coba kemarin informasinya seperti itu," pungkasnya. (Adv/mad)
Editor : Redaksi
