DEPOK (Realita) - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), meninjau langsung lokasi pembakaran mobil polisi di kawasan Harjamukti, Depok, pada Selasa (22/4/2025).
Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas Kota Depok sebagai etalase Provinsi Jawa Barat dan menolak segala bentuk premanisme yang merusak tatanan sosial.
Selain itu, Dedi Mulyadi menyebut Depok memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Jakarta.
Menurutnya, Kota Depok harus menjadi wajah harmonis Jawa Barat yang bersih dari konflik sosial dan kriminalitas.
"Depok adalah etalase Jawa Barat. Maka tidak boleh ada premanisme, harus zero premanisme," ujar Dedi Mulyadi usai bertemu dengan Wali Kota, Kapolres, Dandim, dan pejabat terkait lainnya di Mapolretro Depok, Selasa (22/4/2025).
Dedi Mulyadi juga menyoroti kompleksitas sosial di Depok yang dipenuhi oleh masyarakat multikultur dan beragam latar belakang.
Termasuk banyaknya warga yang belum memiliki identitas kependudukan yang sesuai.
Dedi Mulyadi mengungkapkan fakta bahwa banyak warga di kawasan tersebut telah tinggal puluhan tahun, namun belum memiliki KTP Depok.
Sebagian besar ber-KTP Jakarta, Bekasi, atau bahkan tidak memiliki KTP sama sekali.
"Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun disitu, tetapi KTP nya ada yang Jakarta, ada Kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber KTP. Nah ini kan tidak bisa seperti ini secara terus-menerus," ucapnya.
Dedi Mulyadi juga meminta Pemkot Depok segera melakukan evaluasi total terkait tata kelola kependudukan dan tata ruang.
"Ini bukan hanya urusan polisi atau TNI, tapi juga Wali Kota, Camat, Lurah, sampai RT/RW," ujarnya.
Ia mengusulkan pertemuan lanjutan dengan jajaran Pemkot Depok, Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan tokoh masyarakat agar ditemukan solusi komprehensif dan berkelanjutan.
"Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Disdukcapil Kemendagri ya, dengan nanti Gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini dan kita mencari solusinya," bebernya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran harus tetap berjalan.
Namun ia juga menekankan bahwa tanggung jawab sosial terhadap keluarga terdampak harus tetap dijalankan.
"Kalau ayahnya diproses hukum, kita tetap harus peduli pada anaknya yang masih sekolah, atau istrinya yang kehilangan nafkah," tuturnya.
Menurutnya, itulah wujud keadilan sosial yang harus dijaga pemimpin, tegas dalam hukum, lembut dalam kemanusiaan.
Terkait status tanah di Kampung Baru, Dedi Mulyadi mengaku belum mendapat data resmi.
Ia berjanji akan kembali ke Depok dalam waktu dekat untuk membahas legalitas tanah dan penduduk di kawasan tersebut.
"Kita akan membahas status tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP nya masih di luar Depok," ungkapnya.
Kepada warga, Dedi Mulyadi menitip pesan agar tidak menciptakan kegaduhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di Jawa Barat.
"Saya tadi sudah titip pesan kepada warga yang di sana, pokoknya tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang rusuh," terangnya.
"Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat silih asah, silih asih, silih asuh," pungkasnya. Hry
Editor : Redaksi
