SURABAYA (Realita) - Bus Suroboyo dan angkutan Wira-Wiri telah menjadi ikon serta harapan baru bagi mobilitas warga di Kota Pahlawan. Namun, di balik citra modern dan layanannya yang terus berjalan, tersimpan persoalan dasar yang mengancam keberlanjutan dan pengembangannya.
Defisit anggaran yang sangat bergantung pada subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ketergantungan ini bukan angka yang kecil. Menurut legislatif dana subsidi yang digelontorkan untuk menopang operasional kedua layanan tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun.
Angka fantastis ini, alih-alih menjadi modal untuk pengembangan, justru habis untuk menambal selisih antara biaya operasional dan pendapatan.
Hal tersebut menjadi sorotan tajam dari Josiah Michael, anggota Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan. Pihaknya menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya kurang kreatif dalam mengelola transportasi publik, sehingga operasionalnya terus merugi dan membebani keuangan kota dengan subsidi yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun.
"Jadi, saya kira perlu mendorong kreativitas dari Dishub, supaya transportasi publik ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita tahu saat ini pengoperasian Suroboyo Bus dan feeder itu masih defisit, masih ditambal dengan subsidi dari APBD," ujar Josiah sapaan akrabnya.
Menurutnya, kondisi defisit ini menghambat perkembangan transportasi massal. Sementara tuntutan masyarakat untuk penambahan rute, peningkatan frekuensi layanan, dan jangkauan yang lebih luas terus meningkat.
"Tentu ketika ini terjadi, kita tidak bisa berharap transportasi publik kita bisa jadi bagus dan normal sesuai harapan masyarakat," tambahnya.
Di sinilah seruan agar Dishub lebih kreatif dalam mengelola aset transportasi publik menggema. Potensi pendapatan di luar penjualan tiket dinilai masih belum tergarap secara optimal. Salah satu solusi yang paling nyata adalah mengoptimalkan sektor periklanan.
Josiah mendorong Dishub Surabaya untuk mengejar pendapatan secara mandiri guna menekan, atau bahkan menghilangkan, angka subsidi.
"Ada banyak hal sebenarnya bisa dilakukan. Salah satunya tentu dengan menggandeng swasta melalui iklan," tegasnya.
Menurutnya, setiap jengkal aset transportasi publik adalah ruang iklan yang potensial. Mulai dari bodi bus eksterior, ruang interior, hingga halte dan bus stop yang tersebar di seluruh penjuru kota.
"Halte bisa dijadikan sarana iklan. Begitu pula dengan busnya, baik di luar bodi maupun di dalam. Ini harus dioptimalkan untuk membantu menekan angka subsidi itu, " kata Josiah penuh optimis.
Dengan berkurangnya beban subsidi, dana yang selama ini digunakan untuk menambal defisit dapat dialihkan untuk pengembangan.
"Jika subsidi bisa ditekan, bahkan ditiadakan, uangnya bisa dialihkan sepenuhnya untuk pengembangan layanan itu sendiri. Uang yang selama ini untuk subsidi, bisa digunakan untuk mengembangkan transportasi publik itu sendiri, seperti menambah trayek baru atau armada baru," jelasnya.
Namun, persoalan tidak berhenti pada laporan keuangan. Kualitas sebuah
sistem transportasi publik tidak hanya diukur dari armadanya, tetapi juga dari ekosistem infrastruktur pendukungnya sebuah aspek yang sering kali luput dari perhatian.
Josiah juga mengkritik fokus pemerintah kota yang dinilainya hanya pada unit transportasi, namun seringkali melupakan infrastruktur pendukung yang sangat penting bagi kenyamanan dan keselamatan penumpang.
"Kalau kita berbicara mengenai transportasi umum, sebetulnya bukan hanya transportasinya, tapi infrastrukturnya. Ini seringkali dilupakan," sorotnya.rin
Editor : Redaksi
