SURABAYA (Realita)— Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya memperkuat ekosistem investasi dengan memangkas birokrasi dan mempermudah layanan perizinan. Lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), seluruh proses perizinan kini dapat diakses secara daring melalui situs resmi oss.go.id dan sswalfa.surabaya.go.id.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Surabaya, Lasidi, mengatakan bahwa seluruh layanan kini dilakukan secara online sebagai bentuk komitmen transparansi dan efisiensi. “Tidak ada lagi proses perizinan manual. Ini untuk menghindari potensi benturan kepentingan dan memastikan pelayanan berjalan secara objektif dan profesional,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).
Lasidi menegaskan, dengan sistem ini pemohon dapat mengurus izin secara mandiri tanpa melalui perantara atau calo. Pemkot juga menyediakan pendampingan hingga izin diterbitkan, tanpa biaya alias gratis, kecuali untuk perizinan yang dikenai retribusi dan pajak daerah sesuai regulasi.
Demi menjamin pelayanan yang prima, DPMPTSP menyediakan kanal pengaduan langsung ke Wali Kota. “Setiap laporan wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 1x24 jam,” tegasnya.
Menurut Lasidi, sejak 2023, Pemkot telah menetapkan kebijakan percepatan layanan perizinan yang lebih cepat dari ketentuan pemerintah pusat. Sistem layanan ini bahkan dipantau langsung oleh Wali Kota melalui dashboard digital yang memastikan tidak ada berkas yang terlambat diproses.
“Jika ada kekurangan berkas, petugas akan segera menghubungi pemohon dan memberikan panduan tanpa harus mengembalikan berkas. Dalam jangka waktu yang ditentukan, berkas akan dibantu hingga tuntas,” jelas Lasidi.
Waktu pemrosesan perizinan pun kini jauh lebih ringkas. Tergantung jenis izin, waktu penyelesaian berkisar antara satu hingga empat hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.
Pemkot juga menempatkan tim teknis dari Perangkat Daerah (PD) terkait di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, sehingga seluruh kebutuhan perizinan bisa diselesaikan dalam satu lokasi (one stop service).
Selain kemudahan sistem, investor juga diminta memastikan kejelasan status lahan yang digunakan, baik dari sisi kepemilikan maupun tata ruang. Hal ini penting untuk mempercepat proses perizinan sekaligus memastikan legalitas investasi.
Pemkot juga aktif menciptakan berbagai inovasi untuk mendukung iklim investasi, seperti:
Klinik Investasi: Memberikan informasi dan pendampingan kepada investor.
Lapis Lupis: Fasilitasi penyelesaian masalah dan bimbingan teknis.
Pesona Buaya: Jemput bola layanan perizinan bagi UMKM.
Wani Ngurus Izin: Edukasi digital melalui media sosial.
Takon Sobat: Layanan konsultasi via WhatsApp.
Si Pintar: Chatbot interaktif untuk informasi perizinan dan investasi.
Berkat upaya ini, Pemkot Surabaya berhasil meraih berbagai penghargaan nasional, termasuk Peringkat Terbaik Pertama dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 dari Kementerian Investasi/BKPM serta penghargaan Mal Pelayanan Publik Prima se-Indonesia pada 2023.
Hasilnya, realisasi investasi di Surabaya meningkat signifikan. Berdasarkan data Satu Data BKPM, nilai investasi naik dari Rp6,53 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp7,71 triliun pada triwulan I 2025 atau tumbuh 16,8 persen. Jumlah pelaku usaha baru tercatat mencapai 119.603, didominasi lima sektor utama:
Perdagangan besar dan eceran
Industri pengolahan
Akomodasi dan makanan/minuman
Penyewaan, tenaga kerja, dan agen perjalanan
Konstruksi
Usaha tersebut tersebar di lima wilayah utama Surabaya, yakni Tambaksari, Sawahan, Wonokromo, Kenjeran, dan Gubeng.
Melihat tren positif tersebut, Pemkot Surabaya optimistis target investasi tahun 2025 sebesar Rp42,69 triliun dapat tercapai. Surabaya pun diharapkan terus menjadi penopang utama investasi di Jawa Timur dan skala nasional, terutama di sektor-sektor prioritas seperti ekonomi hijau, industri kreatif, logistik, dan pariwisata.
“Kami ingin investasi tidak hanya tumbuh, tapi juga berdampak pada peningkatan lapangan kerja, pembangunan kota, dan kesejahteraan warga,” pungkas Lasidi.yudhi
Editor : Redaksi
