MALANG (Realita)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang bersama Pemerintah Kota Malang menyepakati langkah efisiensi dan pergeseran belanja daerah untuk mendukung program prioritas nasional. Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) dan petunjuk teknis pemerintah pusat terkait alokasi anggaran sektor strategis.
Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, menjelaskan efisiensi dilakukan setelah melalui konsultasi dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Semua kegiatan diarahkan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Kami mendukung efisiensi yang fokus pada pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, infrastruktur, dan program nasional. Semua demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (18/7/2025).
Wahyu menegaskan efisiensi bukan sekadar pemotongan, melainkan penataan agar belanja daerah lebih adaptif. “Kalau anggaran dikelola lebih baik, lebih banyak program yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhta, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat lintas komisi untuk menyikapi kebijakan Inpres. Meski sifatnya instruktif, DPRD tetap memfasilitasi ruang koordinasi agar pelaksanaan berjalan optimal.
“Instruksi Presiden harus dilaksanakan. Mekanismenya menggunakan peraturan wali kota yang sifatnya mendahului. Tidak butuh diskusi panjang, tapi tetap kami bahas karena ini penting. Sejak awal tahun juknis sudah diterbitkan lengkap dengan ketentuan dan alokasinya,” jelas Amitya.
Ia menambahkan, seluruh komisi DPRD juga berkoordinasi dengan mitra kerja agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan selaras.
“Tujuannya pelayanan publik. Baik pendidikan, kesehatan, hingga UMKM, diarahkan untuk menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Efisiensi ini agar kebijakan memberi dampak lebih luas, bukan sekadar menghemat,” tegasnya.
DPRD dan Pemkot Malang menegaskan efisiensi dan pergeseran anggaran bukan hambatan, melainkan peluang untuk memperkuat daya guna APBD di tengah tantangan fiskal nasional. (mad)
Editor : Redaksi
