MALANG (Realita) – DPRD Kota Malang merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera. Hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/8/2025).
Sidang dihadiri Wali Kota Malang, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan partai politik, serta tamu undangan lainnya.
Juru Bicara Pansus, Donny Victorious, SE, menegaskan pentingnya penguatan peran BPR Tugu Artha Sejahtera sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“BPR ini bukan sekadar penyedia layanan keuangan, tetapi juga motor penggerak perekonomian rakyat. Dengan regulasi yang kuat, akses permodalan bisa lebih mudah dan terjangkau,” ujarnya.
Hasil pembahasan Pansus mencakup sejumlah hal penting, mulai dari penguatan landasan hukum agar operasional sesuai prinsip good corporate governance, penataan struktur kepemilikan dan permodalan termasuk mekanisme suntikan modal daerah, peningkatan fungsi sosial untuk mendorong UMKM dan ekonomi rakyat, digitalisasi layanan demi efisiensi dan kemudahan akses, hingga penyusunan roadmap jangka panjang yang selaras dengan program pemberdayaan ekonomi daerah.
BPR Tugu Artha Sejahtera merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri sejak awal 2000-an. Lembaga ini fokus memperluas inklusi keuangan bagi UMKM dan masyarakat yang belum terlayani perbankan konvensional. Pada HUT ke-111 Kota Malang, 14 Mei 2025, BPR menyalurkan 111 tabungan modal awal Rp100 ribu untuk pelaku UMKM. Hingga Mei 2025, penyaluran kredit mencapai Rp8,864 miliar.
Kinerja 2023–2024 menunjukkan tren positif. Jumlah nasabah naik menjadi 3.875, penyaluran kredit meningkat dari Rp31,7 miliar menjadi Rp35,06 miliar, laba bertambah dari Rp1,35 miliar menjadi Rp1,58 miliar, dan aset mencapai Rp53,257 miliar. Dana sosial yang disalurkan juga naik dari Rp34,9 juta (2023) menjadi Rp62,7 juta (2024).
Selain itu, BPR mulai menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan (triple bottom line: people, profit, planet). Pada 2024, sebanyak 29,8 persen portofolio kredit dialokasikan untuk usaha berkelanjutan, meningkat signifikan dari 7,64 persen tahun sebelumnya.
Meski demikian, DPRD menyoroti rencana Pemkot Malang menyuntik modal Rp7 miliar per tahun selama lima tahun (total Rp35 miliar). Sejumlah fraksi meminta kejelasan roadmap bisnis dan kontribusi BPR terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar Ranperda segera disahkan sehingga manfaat BPR Tugu Artha Sejahtera dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Malang. (mad)
Editor : Redaksi
