JAKARTA (Realita)– Gelombang aspirasi publik terus menguat pasca aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025. Salah satu isu yang ramai di media sosial adalah munculnya "17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati" yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.
Tuntutan tersebut dikeluarkan usai rentetan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Isinya mendesak pemerintah serta DPR untuk segera melakukan perbaikan sistemik.
Sebanyak 17 tuntutan jangka pendek ditargetkan dipenuhi maksimal 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu :
1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus 2025.
3. Pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk pembatalan fasilitas baru seperti pensiun seumur hidup.
4. Publikasi transparansi anggaran DPR, termasuk rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas.
5. Pemeriksaan anggota DPR bermasalah oleh Badan Kehormatan DPR dan KPK.
6. Sanksi tegas hingga pemecatan bagi anggota DPR yang bertindak tidak etis.
7. Komitmen partai politik untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Dialog publik terbuka antara DPR, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
9. Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Penghentian kekerasan polisi dan kepatuhan terhadap SOP pengendalian massa.
11. Proses hukum terbuka bagi pelaku kekerasan aparat yang melanggar HAM.
12. Penegasan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri maupun ruang sipil.
13. Kepastian upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol.
14. Langkah darurat pencegahan PHK massal dan perlindungan buruh kontrak.
15. Dialog bersama serikat buruh terkait upah minimum dan alih daya (outsourcing).
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun :
1. Reformasi besar-besaran DPR.
2. Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
3. Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Pengesahan dan penegakan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
6. Penegasan komitmen TNI untuk kembali ke barak tanpa pengecualian.
7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Rangkaian tuntutan tersebut mencerminkan desakan kuat dari publik agar pemerintah dan DPR segera merespons krisis demokrasi dan sosial yang tengah berlangsung.mag
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-42224-178-tuntutan-rakyat-desakan-reformasi-untuk-pemerintah-dan-dpr
