DEPOK (Realita) - Komunitas ojek online (ojol) di Depok menggelar aksi damai di Balai Kota pada Kamis (4/9/2025) malam.
Dalam aksi tersebut, mereka mengheningkan suasana dengan doa bersama untuk Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta.
Suasana aksi berlangsung khidmat dengan doa yang dipanjatkan untuk almarhum sekaligus menegaskan komitmen menjaga kondusivitas Kota Depok.
Namun, sorotan publik muncul ketika pembagian nasi kotak dalam aksi tersebut memperlihatkan gambar Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna, lengkap dengan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta angka 8 bertuliskan 'Bersama Melayani Rakyat'.
Kehadiran simbol politik di tengah acara doa bersama ini menuai perdebatan.
Sebab, agenda yang diinisiasi komunitas ojol tersebut sejak awal diniatkan untuk solidaritas, bukan panggung politik.
Merespons hal itu, Ade Supriyatna membantah adanya kepentingan politik di balik penggunaan kotak nasi bergambar dirinya dan logo PKS.
"Itu sih kotak dari tiap Ramadan ya saya ngadain. UMKM Kota Depok juga itu, jadi memanfaatkan kotak yang ada aja, tanpa ada tendensi politik, perhelatan politik juga masih jauh," ucapnya usai menghadiri aksi damai bersama sejumlah ojol.
Ade menyampaikan bahwa kotak tersebut sudah lama diproduksi dan biasa disebarkan saat Ramadan.
"(Kotak nasi logo PKS) sudah ada. Tiap Ramadan kita sebar, ribuan. Susah nyetak mendadak," ujar Ade.
Adanya hal tersebut, Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman, menilai tindakan itu menunjukkan kurangnya sensitivitas dalam acara publik yang seharusnya bersifat inklusif.
Ikra menegaskan, acara tersebut seharusnya menjadi ruang refleksi bersama untuk menjaga perdamaian, bukan ajang menampilkan simbol politik.
"Pertama, itu kan acara selain aspek berduka, juga aspek refleksi kota untuk menjaga perdamaian, menjaga kondisi kota, itu ada dua soal," kata Ikra saat dikonfirmasi, Jumat (5/9/2025).
Ikra menambahkan bahwa agenda doa bersama seharusnya menampilkan keberagaman, bukan simbol kelompok tertentu.
"Jadi yang harus ditampilkan di situ adalah keberagaman dalam satu. Nah tiba-tiba ada satu yang memberikan simbol partai keluar gitu lho, simbol kelompok sendiri," tutur Ikra.
Lebih jauh, Ikra yang juga mantan aktivis 98 ini menilai bahwa penggunaan kotak lama tidak bisa dijadikan alasan pembenaran.
"Nggak bener lah secara etis gitu. Nah terus ya kan jangan-jangan juga ini disebabkan kesadaran lama yang artinya kebiasaan memanfaatkan fasilitas kota untuk keperluan partainya gitu loh," ujar Ikra.
Menurut Ikra, Ade Supriyatna hadir dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD, bukan sebagai pengurus partai.
"Karena kan yang bersangkutan diundang sebagai ketua DPRD, bukan sebagai pengurus partai. Maka lebih baik logo DPRD misalkan gitu," sambung Ikra.
Tak hanya itu, Ikra bahkan menyinggung soal etika memberi dalam ajaran Islam.
"Tapi kan ada dalam Islam diajarkan, kalau kita memberi dengan tangan kanan, usahakan tangan kiri jangan lihat. Nah ini ya dalam kondisi kita mau berdoa gitu, ternyata tangan kiri ikut keliaran kemana-mana," papar Ikra. Hry
Editor : Redaksi
