MADIUN (Realita) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menegaskan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun yang akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penolakan ini disampaikan secara tegas dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Budi Wahono, menilai rencana kenaikan PBB-P2 belum layak diberlakukan sebelum dilakukan pemutakhiran data objek pajak secara faktual dan akurat di lapangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Khusus untuk kenaikan PBB-P2, Fraksi PDI Perjuangan akan menolak sebelum dilakukannya pemutakhiran data objek PBB-P2 secara riil sesuai kondisi di lapangan oleh OPD yang berwenang," tegas Budi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/10/2025).
Lebih lanjut, Budi menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak kepada rakyat. Dalam pandangan umum fraksi, PDI Perjuangan menyampaikan berbagai catatan kritis, masukan konstruktif, serta harapan agar seluruh program pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Program-program yang dirancang Pemerintah Daerah jangan hanya bersifat seremonial atau administratif semata, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan sejauh mana realisasi program-program yang digadang sebagai pro rakyat oleh Pemerintah Kabupaten. Budi menyoroti masih banyaknya program yang berjalan lambat, bahkan menunjukkan indikasi kurangnya dukungan dari OPD terhadap visi dan misi kepala daerah.
"Kami mempertanyakan apakah program-program yang disebut pro rakyat itu sudah terealisasi? Karena dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kami melihat banyak program berjalan lambat dan seolah OPD tidak mendukung penuh kebijakan kepala daerah," ujar Budi.
Sejumlah program yang menjadi sorotan antara lain:
Program Satu Desa Satu Ambulans, yang dinilai belum merata pelaksanaannya
Program Ketahanan Pangan, yang belum menunjukkan hasil signifikan
Penunjukan dan Pelantikan Kepala Desa Definitif, karena masih banyak yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt)
Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong, yang berdampak pada pelayanan publik
Permasalahan Kepesertaan dan Layanan BPJS
Pembangunan Infrastruktur Dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi
Pengembangan Energi Terbarukan, yang dinilai belum menjadi prioritas
Menutup pernyataannya, Budi Wahono berharap seluruh masukan dari Fraksi PDI Perjuangan dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Madiun.
Ia menegaskan bahwa fraksinya siap memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun tidak akan segan bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang dari kepentingan masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah daerah yang pro rakyat, dan pada saat yang sama akan kritis terhadap setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.yat
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-43579-fraksi-pdip-soroti-pbbp2-dan-lambannya-realisasi-program-rakyat
