Usai Bertemu Prabowo, Ormas Islam Solid Dukung Indonesia Masuk Board of Peace

JAKARTA (Realita) — Dukungan terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, forum internasional yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kian menguat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam nasional menyatakan persetujuan mereka setelah menerima penjelasan langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sedikitnya 16 ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan sikap mendukung langkah tersebut. Ketua Umum MUI menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dinilai sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Muhammadiyah menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum perdamaian global harus dimaknai sebagai ruang diplomasi aktif, bukan keberpihakan politik. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa dukungan diberikan sepanjang Indonesia tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas dan aktif serta memperjuangkan keadilan, khususnya bagi rakyat Palestina.

Sikap serupa disampaikan PBNU yang menekankan pentingnya peran moral Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut PBNU, forum internasional seperti Board of Peace dapat dimanfaatkan untuk mendorong penghentian konflik dan kekerasan, terutama di kawasan Gaza.

Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan memperluas jalur diplomasi perdamaian, tanpa mengorbankan sikap politik luar negeri yang independen. Ia menegaskan Indonesia tidak akan menjadi alat kepentingan negara mana pun, melainkan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan perdamaian global.

Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah tetap transparan terkait posisi dan mandat Indonesia dalam forum tersebut, mengingat Board of Peace merupakan inisiatif nonformal yang lahir dari dinamika politik global. Ormas Islam menekankan perlunya pengawasan publik agar langkah diplomatik ini benar-benar memberi manfaat strategis bagi perdamaian dunia.ma

Editor : Redaksi

Berita Terbaru