MALANG – Pemerintah Kota Malang menyiapkan langkah intervensi untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayahnya. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemberian subsidi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan langkah tersebut dibahas dalam rapat internal pada Senin (20/4), menyusul arahan Kementerian Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi daerah.
“Kami hari ini sedang merapatkan arahan dari Mendagri. Karena memang pelan-pelan dampak global ini mulai terasa, beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat sebelum menetapkan kebijakan. Untuk itu, pihaknya akan kembali mengikuti rapat koordinasi secara virtual guna memastikan langkah yang diambil sesuai ketentuan.
“Kita masih menunggu arahan lanjutan. Nanti saya akan mengikuti zoom lagi dengan pusat, supaya langkah yang kita ambil ini sesuai dan tidak melanggar ketentuan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Malang berencana melakukan inspeksi ke pasar tradisional untuk memantau kondisi harga dan ketersediaan barang. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi.
“Besok kita akan turun langsung ke pasar. Kita ingin melihat komoditas apa saja yang naik, seberapa besar kenaikannya, dan penyebabnya apa,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, skema subsidi dimungkinkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan tetap menunggu persetujuan pemerintah pusat.
“Kita siapkan skenario, salah satunya subsidi. Bisa melalui BTT. Tapi ini semua tergantung arahan,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti ketersediaan minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” yang dilaporkan sulit ditemukan di pasaran. Pemerintah Kota Malang telah berkoordinasi dengan Bulog untuk menelusuri penyebab kondisi tersebut.
“Beberapa pedagang mengeluhkan ‘Minyak Kita’ sulit didapat. Kita akan koordinasi lagi dengan Bulog,” ujarnya.
Pemerintah Kota Malang menyatakan akan terus memantau perkembangan harga dan memastikan langkah penanganan dilakukan berdasarkan data serta sesuai kebijakan pemerintah pusat.mad
Editor : Redaksi
