JAKARTA (Realita)- Kuasa hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Aziz Yanuar, menanggapi perihal Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang merasa dihina karena dituding ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya palsu.
Sebagai informasi, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (2/7/2026) lalu, jaksa membacakan surat dakwaan yang menyatakan bahwa Jokowi mengalami kerugian imateriil karena nama baiknya tercemar, dan merasa terhina.
Jaksa juga mendakwa bahwa Dokter Tifa sudah melakukan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan terhadap Jokowi.
"Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joko Widodo mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik saksi Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi," kata Jaksa.
Terkait pernyataan bahwa Jokowi merasa dihina, Aziz menilai, seharusnya seseorang yang pernah menjadi pejabat publik menyadari pasti ada risiko disukai oleh sejumlah orang tertentu.
Kata Aziz, dalam negara demokrasi, pejabat publik harus bisa menerima bahwa ada sebagian masyarakat yang suka maupun tidak suka dengan dirinya.
Aziz menegaskan, seseorang, termasuk pejabat publik, tidak bisa memaksakan semua orang lain agar menyukai dirinya.
"Sebagai seorang pejabat publik, itu adalah risiko orang suka tidak suka terhadap seseorang," kata Aziz, dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Minggu (5/7/2026).
"Jadi, enggak bisa semua harus suka sama Pak Prabowo, semua harus suka sama Gibran, misalnya... kan enggak seperti itu juga."
"Sebagai pejabat publik, ya seseorang itu harus menerima bagaimana konsep-konsep publik memandang persepsi terhadap seseorang, keyakinannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, kebijakannya, dan semacamnya."
"Ini menurut saya enggak bisa dipaksakan. 'Oh, semua harus suka sama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu sempurna segalanya.' Enggak bisa begitu dong. Itu maksud saya hak orang. Menjelek-jelekkan ya nggak dong, sebagai pejabat."
"Kita ini bukan di Korea Utara yang semua harus suka sama Kim Jong Un. Semua enggak boleh jelek-jelekin. Kita ini katanya berdemokrasi. Demokrasi itu ya menerima sebagai pejabat publik."
Singgung Kasus Kerbau Bertuliskan SBY
Selanjutnya, Azis menyinggung kejadian tidak menyenangkan yang pernah dialami pendahulu Jokowi, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada 2010 silam, sekelompok massa aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, membawa kerbau yang ditempeli karikatur mirip SBY dan ditulisi nama SiBuYa, yang mana huruf kapitalnya merujuk pada singkatan nama SBY.
Saat itu, kerbau yang badannya bertuliskan SiBuYa dimaksudkan untuk menyindir pemerintahan SBY yang dinilai lamban.
Kata Aziz, saat insiden kerbau tersebut, SBY sama sekali tidak melaporkan pelakunya ke polisi atau menyeretnya ke ranah hukum.
Padahal, sambung dia, hal tersebut juga bersifat menghina. Namun, sikap seorang negarawan tidak melaporkan warganya sendiri hanya karena dikritik.
"Bahkan dulu SBY pernah, ada kebo gambarnya tulisannya SBY. Enggak pernah ada pelaporan, enggak pernah ada pemidanaan. Enggak pernah ada satu orang pun dijeruji besi gara-gara buat kebo tulisannya SBY. Penghinaan kurang apa itu?" papar Aziz.
"Nah, cuma sebagai pejabat publik, kenegarawanan itulah yang ditunggu ya."
"Karena dia tahu sebagai pejabat publik, risiko dia adalah ada like and dislike kebijakan. Itu adalah bagian dari ranah publik yang memang menjadi dialektika-dialektika yang membangun."
Editor : Redaksi
