MADIUN (Realita) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan. Skema tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Sebelumnya, Pemkab Madiun telah merealisasikan KPBU untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Pengalaman tersebut kini menjadi pijakan untuk mengembangkan kerja sama serupa pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan.
Bupati Madiun H. Hari Wuryanto mengatakan, KPBU menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan melibatkan badan usaha dalam pembiayaan pembangunan.
“KPBU merupakan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. Yakni bekerja sama dengan badan usaha,” jelas Hari Wuryanto saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Kemerdekaan Pawitandirogo di Hotel Mercure Madiun, Jumat (21/8/2026).
Menurut Hari Wuryanto, Pemkab Madiun berencana menjalin kerja sama dengan badan usaha untuk program preservasi jalan. Lingkup pekerjaannya meliputi pelebaran jalan, perbaikan ringan dan sedang, pelapisan ulang atau overlay, hingga rekonstruksi jalan.
Lebih jauh, ia juga menyampaikan bahwa secara teknis, proyek KPBU tersebut nantinya akan disinergikan dengan program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang pembangunannya dibiayai pemerintah.
Melalui skema tersebut, apabila pembangunan atau peningkatan jalan dilakukan melalui IJD, Pemkab Madiun selanjutnya dapat melaksanakan pemeliharaan terhadap ruas jalan tersebut melalui skema KPBU.
Selain itu, cakupan ruas jalan dalam KPBU dapat diperluas sesuai dengan kemampuan pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Dengan demikian, manfaat dari koridor jalan yang telah dibangun melalui IJD diharapkan dapat dipertahankan sesuai dengan umur rencana infrastruktur.
“Untuk availability payment KPBU jalan nantinya berasal dari opsen PKB (pajak kendaraan bermotor),” terang bupati yang akrab disapa Hari Wur tersebut.
Hari Wur menilai, salah satu keuntungan skema KPBU adalah manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat. Infrastruktur jalan yang memadai, kata dia, akan memperlancar mobilitas sekaligus mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kalau menunggu bantuan dari pusat ada kemungkinan lama turunnya. Sedangkan masyarakat inginnya jalan segera diperbaiki,” katanya.
Meski demikian, Hari Wur menegaskan pelaksanaan KPBU membutuhkan landasan hukum yang kuat. Hal itu penting karena kerja sama dengan badan usaha berlangsung dalam jangka panjang sehingga harus memiliki kepastian dan kesinambungan, termasuk ketika terjadi pergantian kepala daerah.
“Nantinya perlu disusun perda supaya KPBU bisa berlanjut meskipun periode kepala daerah sudah berakhir,” jelasnya.
Paparan para narasumber dalam Sarasehan Kemerdekaan Pawitandirogo mendapat apresiasi dari Ketua Umum Paguyuban Pawitandirogo Susiwijono Moegiarso.
Menurut Susiwijono, berbagai gagasan yang disampaikan dalam forum tersebut telah mengarah pada program konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di kawasan Pawitandirogo.
“Tadi para otoritas yang menjelaskan. Programnya sudah konkret, bahkan ada angkanya juga. Jadi tinggal kita dorong daerah untuk melaksanakan,” ujarnya.
Susiwijono yang juga menjabat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu meyakini para kepala daerah di wilayah Pawitandirogo memiliki komitmen untuk memperkuat konektivitas dan kolaborasi dalam menjalankan berbagai program strategis bagi pengembangan ekonomi daerah.
“Saya yakin betul komitmen para kepala daerah itu. Kami sering berkoordinasi lewat Zoom meeting dengan para sekda untuk program di kawasan Pawitandirogo,” tegasnya.
Sarasehan Pawitandirogo merupakan forum diskusi tahunan yang mempertemukan para pimpinan daerah dari wilayah Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, baik Kota maupun Kabupaten, serta Ponorogo.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyatukan visi pembangunan sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan konektivitas antardaerah di wilayah Jawa Timur bagian barat.
Sarasehan Kemerdekaan yang digelar di Hotel Mercure Madiun tersebut dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Pembina Paguyuban Pawitandirogo yang juga Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Ketua Umum Paguyuban Pawitandirogo Susiwijono Moegiarso, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta para kepala daerah se-Pawitandirogo. Yw
Editor : Redaksi
