CILEGON (Realita)– Proyek pemeliharaan Ruang Terbuka Publik (RTP) atau Taman Ketileng di Kelurahan Ketileng, Kota Cilegon, mendapat sorotan. Pasalnya, saat Lurah Ketileng bersama Bhabinkamtibmas melakukan monitoring ke lokasi pekerjaan pada Rabu (19/8/2026), keberadaan konsultan pengawas maupun tenaga ahli tidak terlihat di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Aktivis Cilegon, Yusup. Ia mempertanyakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 itu.
Menurut informasi pada papan kegiatan, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan nama paket Pemeliharaan RTP Kelurahan Ketileng.
Proyek yang berlokasi di Kelurahan Ketileng itu dilaksanakan oleh PT Rizquna Abadi Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp99.800.000. Kontrak pekerjaan bernomor 000.3.2/141/SPK-64244885/DPRKP/2026 tersebut ditandatangani pada 10 Agustus 2026 dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender.
Proyek ini bersumber dari APBD Kota Cilegon Tahun 2026 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cilegon.
Lurah Ketileng, Hilaman Setiaji atau yang akrab disapa Uj, sebelumnya turun langsung melakukan monitoring pekerjaan bersama Bhabinkamtibmas Ketileng, Kodir.
Dalam monitoring tersebut, Uj menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan agar hasil pemeliharaan taman dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Ia juga meminta pihak pelaksana untuk tidak mengabaikan kualitas pekerjaan serta mendorong agar masyarakat dan tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan.
Namun, aktivitas monitoring tersebut memunculkan pertanyaan lain terkait keberadaan unsur teknis dalam pelaksanaan proyek. Berdasarkan pantauan di lokasi saat kegiatan monitoring, konsultan dan tenaga ahli tidak tampak berada di area pekerjaan.
Aktivis Cilegon, Yusup, menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius, terutama karena proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
“Ketika pejabat kelurahan dan aparat Bhabinkamtibmas turun melakukan monitoring, tetapi konsultan maupun tenaga ahli tidak terlihat di lokasi, tentu ini harus menjadi pertanyaan. Siapa yang memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan teknis?” ujar Yusup.
Menurutnya, pengawasan teknis tidak boleh hanya bersifat administratif. Kehadiran tenaga yang memiliki kompetensi dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai pekerjaan hanya dikerjakan secara formalitas. Ini uang rakyat. Karena itu kualitas pekerjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harus jelas,” tegasnya.
Yusup juga meminta DPRKP Kota Cilegon untuk melakukan pengawasan secara serius terhadap proyek tersebut. Ia berharap pihak dinas dapat memastikan pelaksana pekerjaan menjalankan seluruh kewajibannya selama masa kontrak berlangsung.
“DPRKP perlu mengecek langsung ke lapangan, bukan hanya menerima laporan di atas meja. Kalau memang ada tenaga ahli dan unsur pengawasan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan, maka keberadaan dan perannya harus jelas,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan papan informasi proyek memang penting sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Namun, transparansi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang benar dan pengawasan yang maksimal.
“Jangan hanya papan proyek yang lengkap, tetapi pengawasan di lapangan justru dipertanyakan. Masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan ini dilaksanakan sesuai ketentuan atau tidak,” ujarnya.
Yusup menegaskan, kritik terhadap proyek pemerintah bukan bertujuan menghambat pembangunan. Sebaliknya, kontrol masyarakat diperlukan agar pembangunan yang menggunakan uang negara benar-benar memberikan hasil yang berkualitas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun DPRKP Kota Cilegon terkait tidak terlihatnya konsultan dan tenaga ahli saat kegiatan monitoring tersebut.Fauzi
Editor : Redaksi
