JEMBER (Realita) – Perjuangan panjang masyarakat Jember untuk mengangkat Letkol Mochammad Sroedji sebagai Pahlawan Nasional akhirnya berbuah pengakuan negara. Presiden RI Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sosok pejuang kemerdekaan asal Jember tersebut pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Penganugerahan ini menjadi pengakuan atas jasa besar Sroedji dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di wilayah bekas Karesidenan Besuki, Jawa Timur. Namanya masuk dalam daftar 19 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Penghargaan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pengusulan yang telah dimulai sejak 1972. Selama lebih dari lima dekade, keluarga, masyarakat Jember, peneliti sejarah, hingga berbagai pihak terus memperjuangkan agar jasa dan pengorbanan Sroedji mendapat pengakuan resmi dari negara.
Bagi keluarga, gelar tersebut bukan sekadar penghormatan atas perjuangan seorang anggota keluarga. Lebih dari itu, pengakuan negara menjadi pengingat bahwa nilai keberanian, pengabdian, dan persatuan yang diwariskan Sroedji harus terus hidup.
Cucu Letkol Mochammad Sroedji, Irma Devita Purnamasari, mengaku bersyukur sekaligus terharu atas penganugerahan tersebut. Menurutnya, keteladanan sang kakek tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan bangsa saat ini.
“Bagi kami, Eyang Sroedji selalu terasa hadir ketika bangsa ini sedang menghadapi keadaan genting. Semasa hidupnya, beliau hadir melalui keberanian dan perjuangannya. Kini, keteladanan beliau kembali mengingatkan kita untuk bersatu dan mencintai Indonesia,” ungkap Irma.
Ia menegaskan, salah satu warisan penting Sroedji adalah kemampuannya merangkul berbagai kalangan tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun keagamaan. Semangat persatuan itulah yang menurut keluarga perlu terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Memimpin Ribuan Orang di Tengah Perang
Letkol Mochammad Sroedji lahir di Bangkalan, Madura, pada 1 Februari 1915. Sebelum terjun dalam perjuangan kemerdekaan, ia bekerja sebagai mantri malaria di Djawatan Kesehatan Rakyat Jember sejak 1938 hingga 1943.
Di luar pekerjaannya, Sroedji aktif dalam organisasi Muhammadiyah, Indonesia Moeda, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan. Pada 1943, ia mengikuti pendidikan perwira Pembela Tanah Air (PETA) angkatan pertama di Bogor sebelum mendapat penugasan militer di Jember.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Sroedji turut membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Jember. Ia kemudian dipercaya memimpin Batalyon I BKR yang dikenal sebagai Batalyon Alap-alap atau Batalyon Sroedji.
Di bawah komandonya, pasukan tersebut terlibat dalam pelucutan senjata Jepang, pengamanan wilayah, hingga penyelamatan dan pemindahan tawanan perang maupun interniran. Ketika pertempuran Surabaya meletus pada November 1945, Batalyon Alap-alap turut memperkuat pertahanan di sejumlah wilayah.
Pada 1947, Sroedji dipercaya menjadi Komandan Resimen Infanteri 39/Menak Koncar/Divisi VII Suropati. Saat Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947, ia memimpin perlawanan gerilya di wilayah Lumajang, Probolinggo, dan sebagian Jember Selatan.
Kepemimpinannya semakin strategis setelah reorganisasi militer. Pada 17 Desember 1948, Sroedji ditetapkan sebagai Komandan Brigade III/Divisi I Damarwulan.
Ketika Agresi Militer Belanda II pecah pada 19 Desember 1948, Sroedji mendapat tugas memimpin gerakan kembali ke wilayah Besuki melalui operasi *wingate action*. Setelah menempuh perjalanan berat melalui jalur-jalur sulit dan penuh risiko, pasukan Brigade III Damarwulan berhasil memasuki kembali wilayah Besuki pada 14 Januari 1949.
Kisah Kepemimpinan yang Belum Banyak Terungkap
Sejarawan Jember, RZ Hakim, menilai perjuangan Sroedji tidak bisa hanya dilihat dari keterlibatannya dalam pertempuran bersenjata. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuannya mengoordinasikan ribuan orang di berbagai wilayah bekas Karesidenan Besuki dalam situasi perang.
Menurut Hakim, orang-orang yang berada dalam koordinasi Sroedji bukan hanya tentara. Mereka tersebar di berbagai kawasan, mulai dari lereng Pegunungan Hyang, tepian kota, hingga wilayah pesisir.
Namun, penelusuran sejarah Sroedji menghadapi tantangan karena minimnya catatan pribadi yang ditinggalkan. Dokumen yang berhasil ditemukan lebih banyak berupa surat perintah kepada pasukan Divisi I/Brigade III Damarwulan.
“SROEDJI memang tak pernah meninggalkan catatan semacam buku harian untuk bisa saya pelajari. Catatan yang ada hanyalah sederet surat perintah kepada pasukan Divisi I/Brigade III Damarwulan. Layaknya surat perintah ala tentara, tentu menyebalkan untuk dibaca. Apalagi, jumlah surat-surat semacam itu yang berhasil saya lacak adalah sedikit. Namun ada banyak kesaksian tentang sosoknya yang telah kami himpun selama beberapa tahun,” tulis Hakim.
Salah satu peristiwa yang menurut Hakim perlu mendapat perhatian lebih adalah perpindahan sekitar lima ribu orang dari wilayah yang masuk garis demarkasi menuju kantong-kantong Republik. Mereka bergerak dari Karesidenan Besuki menuju Karesidenan Kediri dengan titik kumpul di Blitar sebagai dampak perjanjian Indonesia-Belanda.
Hakim menilai peristiwa tersebut memperlihatkan kapasitas kepemimpinan dan koordinasi yang tidak sederhana. Sayangnya, kisah perpindahan ribuan orang tersebut belum memperoleh perhatian sebesar peristiwa perpindahan pasukan Siliwangi.
Peran Sroedji juga terlihat dalam pelaksanaan operasi wingate, yakni gerakan kembali ke kantong-kantong Republik di belakang garis pertahanan musuh. Operasi tersebut merupakan bagian dari perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman.
“Perjalanan wingate, kembali ke kantong masing-masing di belakang garis musuh, adalah perintah Soedirman yang dilakukan dengan baik oleh Sroedji. Sekali lagi, ia mengkoordinir ribuan nyawa untuk kembali pulang. Konsep kurir di bawah instruksi Sroedji juga terbukti berhasil baik, mengingat kondisi wilayah yang berbukit-bukit, yang sama sekali tidak mudah,” tulis Hakim.
Dalam menjalankan strategi pertahanan, Sroedji juga mengorganisasi sistem *wehrkreise*, yakni pembagian wilayah pertahanan yang memungkinkan pasukan tetap bergerak dan melancarkan perlawanan secara terorganisasi meski berada di bawah tekanan militer Belanda.
Gugur di Karang Kedawung, Jember
Perjuangan Sroedji berakhir di Karang Kedawung, Jember. Pada 8 Februari 1949, ia gugur dalam pertempuran setelah mendapat tembakan dari pasukan Belanda saat memimpin langsung pasukannya.
Catatan sejarah militer Brigade III Damarwulan menyebutkan Sroedji tidak menyerah ketika tertangkap dalam pertempuran. Ia tetap melakukan perlawanan hingga akhirnya ditembak mati.
Jenazahnya kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi dan dipertontonkan kepada masyarakat Jember sebagai bagian dari propaganda pihak Belanda.
Pengorbanan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan panjang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sroedji bukan hanya memimpin perlawanan bersenjata, tetapi juga membangun kekuatan pertahanan sejak awal kemerdekaan, mengorganisasi pasukan lintas wilayah, menjalankan misi kemanusiaan, dan mempertahankan eksistensi Republik melalui perang gerilya.
Melalui Pengkajian Berjenjang
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sroedji merupakan bagian dari penetapan Presiden Prabowo Subianto terhadap 19 tokoh bangsa pada 2026.
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, sebelumnya menyampaikan bahwa jumlah penerima tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena cukup banyak tokoh yang dinilai memenuhi persyaratan.
“Biasanya kan paling banyak itu 10. Nah, tahun ini karena memang yang memenuhi syarat itu juga cukup banyak dan banyak yang sudah diusulkan bertahun-tahun, ada yang sudah 7 kali, ada yang 5 kali, ada yang 3 kali,” ungkap Fadli di Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 8 November 2026.
Proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bermula dari masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan komunitas. Usulan tersebut kemudian diteliti dan dikaji secara berjenjang melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), sebelum diteruskan ke tingkat provinsi dan pusat.
Selanjutnya, hasil kajian dibahas oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di lingkungan Kementerian Sosial, kemudian disampaikan kepada Dewan GTK untuk mendapatkan rekomendasi kepada Presiden sebagai pemegang kewenangan penetapan gelar.
Gelar Pahlawan Bukan Sekadar Penghargaan
Keluarga besar Letkol Mochammad Sroedji menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, para veteran dan keluarga pejuang, peneliti sejarah, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang selama ini ikut menjaga ingatan tentang perjuangannya.
Penghormatan khusus juga disampaikan kepada masyarakat Jember yang terus merawat kedekatan dengan sosok Sroedji lintas generasi.
Keluarga berharap pengakuan negara tersebut tidak berhenti sebagai seremoni dan kebanggaan sejarah. Mereka meminta agar kisah perjuangan Sroedji disampaikan secara akurat melalui penulisan sejarah, pendidikan, pementasan, maupun kegiatan napak tilas.
Menurut Irma, generasi muda perlu mengenal lebih jauh bukan hanya nama Sroedji, tetapi juga konteks perjuangan, pengorbanan, serta nilai-nilai yang menjadi landasan perjuangannya.
“Gelar ini membawa tanggung jawab bagi kami untuk semakin sungguh-sungguh merawat warisan beliau. Harapan kami, nama Sroedji dapat menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai golongan. Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan begitu besar harus kita jaga bersama, dengan hati yang lapang dan kesediaan untuk saling merangkul,” tutup Irma.
Setelah lebih dari setengah abad diperjuangkan, negara akhirnya mengakui jasa Letkol Mochammad Sroedji. Kini, tantangan berikutnya bukan sekadar mengabadikan namanya dalam daftar Pahlawan Nasional, melainkan memastikan perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskannya tetap hidup dalam ingatan generasi penerus.
Editor : Redaksi
