Bisnis milik Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah terungkap bahwa sebagian besar pendapatan anak usahanya, PT Rans Animasi Indonesia, berasal dari kerja sama dengan sejumlah kementerian.
Nilai kontrak pengadaan jasa yang diterima perusahaan tersebut selama periode 2024 hingga 2026 mencapai Rp14,69 miliar dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Berdasarkan keterbukaan informasi PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) pada Rabu (11/11/2026), perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kontrak tersebut berkaitan dengan jasa publikasi, promosi, dan pembuatan konten edukasi.
Hal yang menjadi perhatian adalah besarnya kontribusi kontrak kementerian terhadap pendapatan PT Rans Animasi Indonesia. Pada 2024, kontribusinya tercatat sebesar 18 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 42 persen pada 2025, kemudian mencapai 59 persen sepanjang Januari hingga September 2026.
Dengan demikian, lebih dari separuh pendapatan anak usaha RANS tersebut selama sembilan bulan pertama 2026 berasal dari kerja sama dengan kementerian. Angka ini menunjukkan meningkatnya peran kontrak pemerintah dalam menopang pendapatan perusahaan.
Adapun pekerjaan yang dilakukan mencakup promosi museum serta pembuatan konten edukasi mengenai program kelautan dan perikanan. RANS menyebut empat kampanye kerja sama tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 konten kreatif dan aktivitas promosi.
Kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan memiliki nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga kampanye bersama KKP mencapai sekitar Rp10,79 miliar. Jika digabungkan, total nilainya mencapai Rp14.696.955.002.
Besarnya nilai kontrak tersebut sebelumnya menjadi perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antikorupsi tersebut menyoroti penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer, terlebih Raffi Ahmad masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, juga menilai kerja sama antara perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat pemerintahan dan kementerian berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan. Menurutnya, hubungan tersebut perlu diperhatikan dari sisi tata kelola pemerintahan.
Huda juga mempertanyakan efektivitas penggunaan APBN untuk membiayai promosi pemerintah melalui influencer.
Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dievaluasi agar tidak tumpang tindih dengan fungsi kehumasan yang sudah dimiliki masing-masing kementerian maupun Badan Komunikasi Pemerintah.
Sorotan lainnya berkaitan dengan besarnya ketergantungan pendapatan perusahaan terhadap kontrak pemerintah. Ketika kontribusinya mencapai 59 persen, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan bisnis apabila kerja sama dengan kementerian berkurang atau dihentikan.
Di sisi lain, RANS telah memberikan penjelasan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dijalankan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku. Perusahaan menyebut proses tersebut dilakukan melalui sistem pengadaan yang dapat diakses masyarakat.
Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menjelaskan bahwa nilai kontrak Rp14,69 miliar bukan hanya pembayaran untuk penayangan konten di media sosial. Anggaran tersebut juga mencakup produksi, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program di luar jaringan, serta berbagai kebutuhan promosi lainnya.
RANS juga menyebut seluruh pekerjaan telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran atau output dengan total capaian lebih dari 52,6 juta penayangan di berbagai kanal digital. Perusahaan menegaskan bahwa nilai kerja sama ditentukan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, dan kompleksitas pelaksanaan.
Terkait sorotan mengenai kemungkinan konflik kepentingan, RANS menyatakan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan menjalankan kerja sama dengan berbagai mitra sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024. Perusahaan juga menyebut sejumlah lini bisnis dan kekayaan intelektualnya telah dikembangkan sebelum penunjukan tersebut.
Perdebatan mengenai kontrak pemerintah kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad pun belum berhenti. Di satu sisi, RANS menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan menghasilkan ratusan konten. Di sisi lain, ICW dan pengamat ekonomi menilai transparansi dokumen pengadaan, kewajaran harga, efektivitas belanja, serta potensi konflik kepentingan tetap perlu diperiksa secara terbuka.sua
Editor : Redaksi
