LAMPUNG – Kembali mencuatnya perbincangan mengenai kualifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam beberapa hari terakhir, menyusul polemik terkait Gibran, turut mengundang perhatian kalangan akademisi. Salah seorang dosen Universitas Gajayana Gadingrejo (Unigga), Lampung, ikut mempertanyakan kapasitas dan kualifikasi yang seharusnya dimiliki seseorang sebelum menduduki kursi legislatif.
Dalam keterangannya, dosen tersebut menyoroti kompleksitas proses penyusunan undang-undang yang menurutnya tidak dapat disamakan dengan sekadar menyusun peraturan sederhana.
Ia menilai bahwa pembentukan undang-undang membutuhkan pemahaman lintas disiplin ilmu serta proses penelitian yang mendalam.
"Menulis undang-undang itu bukan seperti menulis peraturan kelas. Ada proses panjang yang harus dilalui. Kita perlu melakukan riset, mengkaji berbagai persoalan dari sudut pandang hukum, ekonomi, sosial, politik, bahkan bidang-bidang lainnya. Semua itu kemudian dianalisis dan dirangkum menjadi substansi yang dituangkan ke dalam undang-undang," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa seorang legislator tidak cukup hanya memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi atau memenangkan kontestasi politik. Menurutnya, tanggung jawab dalam menghasilkan produk legislasi menuntut kemampuan membaca, meneliti, menganalisis, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan bagaimana seseorang dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat apabila tidak memiliki pengalaman dasar dalam kegiatan akademik dan penelitian.
"Saya rasa agak lucu yah kalau semisal orang yang tidak pernah menulis skripsi berani menulis undang-undang," tuturnya.
Pernyataan tersebut kembali membuka diskusi mengenai standar kualifikasi anggota DPR, khususnya dalam kaitannya dengan kemampuan akademis, pengalaman profesional, dan pemahaman terhadap proses legislasi.
Meski demikian, persoalan kualifikasi legislator tidak semata-mata dapat diukur melalui jenjang pendidikan formal. Kemampuan memahami persoalan publik, pengalaman di berbagai bidang, serta integritas dalam menjalankan fungsi legislasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.lam
Editor : Redaksi